MIAMI – Sebuah kelompok hukum konservatif, New Civil Liberties Alliance (NCLA), mengajukan gugatan pertama untuk memblokir kebijakan tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump terhadap impor dari China.
Gugatan tersebut diajukan di pengadilan federal di Florida pada Jumat (4/4/2025), dengan tuduhan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).
Gugatan tersebut menuduh bahwa Trump tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengenakan tarif menyeluruh atas barang-barang impor dari China, yang diumumkan pada Rabu (2/4) dan disahkan pada 1 Februari melalui Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.
Baca Juga:
Andrew Morris, penasihat litigasi senior NCLA, menyatakan bahwa penerapan kewenangan darurat oleh Trump untuk mengenakan tarif menyeluruh ini adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, yang merampas hak Kongres untuk mengendalikan tarif dan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi.
"Presiden Trump telah melampaui batas dengan mengenakan tarif yang tidak sah berdasarkan undang-undang yang hanya mengizinkan tindakan darurat terkait situasi tertentu," kata Morris.
Baca Juga:
Gugatan tersebut meminta hakim untuk membatalkan tarif dan perubahan jadwal tarif AS yang diumumkan oleh Trump.
Sebagai alasan, gugatan tersebut berargumen bahwa presiden hanya dapat mengenakan tarif dengan izin Kongres, sesuai dengan undang-undang perdagangan yang mengatur prosedur penyetelan tarif.
Menurut gugatan tersebut, undang-undang yang digunakan oleh Trump tidak pernah dimaksudkan untuk mengenakan tarif secara langsung, melainkan hanya untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tertentu.
Trump, dalam pengumumannya, mengklaim bahwa tarif ini merupakan langkah untuk mengakhiri masalah perdagangan yang merugikan AS, serta mengurangi dampak dari epidemi opioid yang berasal dari China.
Kasus ini kini berada di tangan Hakim Distrik AS Kent Wetherell, yang ditunjuk oleh Trump dan sebelumnya telah menghentikan kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden pada 2023.
(dc/n14)
JAMBI Seorang pengusaha Batu Bara di Kabupaten Muaro Jambi berinisial DC, 55 tahun, diamdiam diciduk oleh Polda Jambi pada Kamis (10/4/202
Hukum dan Kriminal
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Bali pada hari Jumat, 11 Apr
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat akan diguyur hu
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan pembaruan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utar
Nasional
MEDAN Cuaca di Kota Medan hari Jumat (11/4/2025), diperkirakan bervariasi, dengan dominasi cerah berawan sepanjang hari. Meski cuaca terlih
Nasional
TAPANULI SELATAN Pengelola tambang emas Martabe melaksanakan serah terima dukungan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM)
Komunitas
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM. M.Kes., dengan tegas menyampaikan tetap berkomitmen memperkuat sin
Pemerintahan
SAMOSIR Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa kegiatan launching program Jaks
Nasional