Malaysia–Pemerintah Malaysia menegaskan penolakan terhadap wacana kenaikan tarif listrik yang dapat membebani sebagian besar masyarakat. Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa meskipun ada perlunya penyesuaian tarif listrik, kenaikan apapun tidak boleh sampai memengaruhi mayoritas masyarakat. “Tidak ada kenaikan listrik yang akan membebani masyarakat,” ujar Anwar Ibrahim setelah menunaikan shalat Jumat di Masjid Al-Hana, Langkawi, pada Jumat (27/12/2024), seperti yang dilansir dari Free Malaysia Today. Ia juga menekankan bahwa kebijakan kenaikan tarif listrik hanya akan berdampak pada kalangan kelas atas, seperti orang superkaya dan industri yang mencatatkan laba besar. Anwar memahami bahwa biaya listrik memang sedang naik, namun ia memastikan bahwa kenaikan tarif tidak akan mempengaruhi mayoritas masyarakat. “Ini adalah masalah kebijakan, dan kita tidak bisa menambah beban bagi rakyat Malaysia,” ujarnya lebih lanjut.
Wacana kenaikan tarif listrik tersebut sempat menjadi perbincangan setelah diumumkan oleh perusahaan listrik negara, Tenaga Nasional Berhad (TNB). Namun, Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof, yang juga menjabat sebagai pengawas Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA), memastikan bahwa tidak ada keputusan mengenai kenaikan tarif yang telah dibuat. PETRA sebelumnya telah mengumumkan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik untuk konsumen rumah tangga dari 1 Januari hingga 30 Juni 2025. Keputusan tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dengan memastikan adanya subsidi listrik yang tepat sasaran, di mana pemerintah akan mengalokasikan sekitar RM 2.388 juta (Rp 8,7 triliun) untuk subsidi listrik pada periode tersebut.
Baca Juga:
“Pendekatan subsidi listrik yang tepat sasaran adalah cara terbaik untuk mengurangi komitmen subsidi pemerintah, sekaligus meningkatkan infrastruktur publik, sektor kesehatan, dan pendidikan,” kata PETRA. Subsidi ini akan membantu menjaga agar tarif listrik tetap terjangkau bagi konsumen rumah tangga, dengan potongan harga bagi konsumen dengan pemakaian rendah. Meskipun wacana kenaikan tarif tetap beredar, pemerintah Malaysia memastikan bahwa keputusan apapun tidak akan membebani masyarakat, dan setiap kebijakan akan didasarkan pada prinsip keberlanjutan serta keadilan sosial.
Baca Juga:
(Christie)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima pemangkasan anggaran untuk tahun 2025 yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Nasional
JAKARTA Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada
Nasional
JAKARTA Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Radio Republik Indonesia (RRI) menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan Pemutus
Nasional
BITVONLINE.COM Prof. Dr. Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D., yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan D
Nasional
JAKARTA UTARA Seorang pemuda berinisial RA tewas setelah terjatuh dan ditinggalkan rekanrekannya dalam insiden tawuran yang terjadi di dep
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Cap Go Meh 2576 Kongzili digelar meriah di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat, pada Rabu (12/2/2025). Acara tahunan yan
Nasional
bitvonline.comMayjen TNI Helmy Novi Prasetya kembali menjadi sorotan publik setelah dilantik menjadi Direktur Utama Bulog, sambil tetap mem
Pemerintahan
JAKARTA PUSAT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pemberhentian pegaw
Nasional
JAKARTA Setelah sempat tidak terkena pemotongan anggaran, Polri kini mengalami rekonstruksi anggaran yang signifikan untuk tahun 2025. Berd
Pemerintahan
SUMUT Pihak kepolisian menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tragis terhadap seorang siswi SMP berinisial AS di Kecamatan Pantai Cermin,
Hukum dan Kriminal