Upaya Meningkatkan Akses Keadilan di Lapas Labuhan Ruku

BATUBARA -Sebuah komitmen yang kuat terhadap pelayanan hukum dan keadilan terwujud dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar di Lapas Labuhan Ruku oleh Tim Panwasda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat miskin di Sumatera Utara, terutama di Lapas Labuhan Ruku, berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan akses terhadap bantuan hukum, sosialisasi yang digelar di Lapas Labuhan Ruku menjadi momen penting. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia turut serta dalam memberikan pemahaman yang lebih luas kepada warga binaan mengenai hak-hak hukum mereka. Ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi sebuah upaya besar dalam menciptakan akses terhadap keadilan bagi narapidana yang berada di dalamnya.

Komitmen untuk meningkatkan pelayanan terus ditekankan oleh jajaran petugas di Lapas Labuhan Ruku. Hal ini sebagai bentuk pengabdian kepada Bangsa dan Negara, serta sebagai wujud nyata dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk warga binaan, mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan. Alexa, selaku Kalapas Labuhan Ruku, menekankan pentingnya mendengarkan dan memperhatikan informasi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh pihak.

Baca Juga:

• PPATK: Perputaran Uang Judi Online Semester I 2025 Tembus Rp 99 Triliun, Pemerintah Terus Perketat Pengawasan
• Roblox Disorot, Wamenkomdig: Kita Ingin Lindungi Anak-Anak dari Pengaruh Negatif Ruang Digital

Diskusi dan pertanyaan yang terbuka dari para warga binaan menjadi cerminan dari dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Tim advokasi dari LBH CNI memberikan jawaban dan solusi dengan penuh kesabaran, menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif. Ini tidak hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang memberdayakan individu untuk memahami hak-hak mereka dalam sistem hukum.

Melalui kegiatan ini, dapat terlihat bahwa komitmen untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi aksi nyata yang terus ditingkatkan dan dimonitor untuk memastikan dampaknya yang positif.

Baca Juga:

• KPK Panggil Dirjen PHU Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
• Fiona Handayani Diperiksa 11 Jam di Kejagung, Klarifikasi Peran dalam Grup 'Mas Menteri Core Team'

(N/014)