Eddy Hiariej sendiri belum memberikan komentar resmi mengenai kasusnya setelah dilantik. Namun, saat putusan praperadilan dijatuhkan, ia mengungkapkan, “Status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 [Januari] membatalkan status saya sebagai tersangka.”
Penunjukan Eddy dalam kabinet Prabowo menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan, terutama dalam hal pemilihan pejabat yang berkaitan dengan integritas hukum. Banyak yang berharap bahwa KPK akan segera memberikan klarifikasi mengenai status Eddy untuk menghindari spekulasi dan keraguan di mata publik.
Kondisi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance, serta upaya untuk memastikan bahwa pengangkatan pejabat publik dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak yang bersih dan tanpa catatan hukum yang merugikan. Dengan berbagai sorotan yang diarahkan kepada Eddy Hiariej, publik akan terus mengawasi perkembangan selanjutnya dalam kasus ini, serta bagaimana pemerintah menangani isu-isu terkait integritas dan akuntabilitas dalam kabinetnya.(N/014)
