“Contohnya, teknologi seperti Sirekap yang dibangun dengan anggaran besar justru tidak mendukung pemilih dalam mengakses informasi kampanye calon dengan transparan,” imbuhnya.
Seira menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada harus berlandaskan prinsip demokrasi yang sesuai dengan undang-undang dasar.
“Fokusnya harus pada bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalisir praktik korupsi yang berujung pada biaya pemilihan yang tinggi, bukan langsung memindahkan jalur pemilihan ke DPRD,” tandasnya.
Dalam pandangan ICW, persoalan pemilihan bukan hanya soal biaya tinggi atau jalur pemilihan, tetapi tentang pengelolaan yang transparan, pendidikan pemilih, serta penguatan partisipasi publik agar proses pemilihan berjalan adil dan demokratis.
