LOMBOK TENGAH — Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bani Hasim melaporkan pimpinan Yayasan As-Syafi’iyah Penangsak, ARN, ke Polres Lombok Tengah. ARN diduga terlibat dalam pemalsuan ijazah paket C yang mengatasnamakan PKBM Bani Hasim. Laporan ini mencuat setelah terungkapnya praktik pemalsuan yang diduga mencatut nama lembaga pendidikan tersebut.
Kasus Pemalsuan Ijazah Menghebohkan
Menurut Suparman, Kuasa Hukum PKBM Bani Hasim, pelaporan ini dilakukan setelah mereka mengetahui bahwa nama lembaga mereka dicatut dalam penerbitan ijazah palsu. “Saya menempuh jalur hukum ini karena merasa dirugikan. Nama lembaga, identitas, bahkan tanda tangan dipalsukan oleh oknum di Ponpes As-Syafi’iyah Penangsak, Praya Timur,” ungkap Suparman dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).
Baca Juga:
Kasus ini berawal saat penyidik Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan di Yayasan As-Syafi’iyah terkait dugaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Lombok Tengah, Lalu Nursai. Selama penggeledahan, ditemukan sejumlah ijazah yang mengatasnamakan PKBM Bani Hasim.
Penggeledahan dan Temuan Bukti
Baca Juga:
Parman menjelaskan bahwa dalam proses penggeledahan, pihaknya menemukan empat lembar ijazah yang menggunakan nama PKBM Bani Hasim. “Informasi penggeledahan saya terima, dan klien kami (Hanafi) mendapat undangan klarifikasi dari penyidik. Karena kami tidak pernah menerbitkan ijazah atau menandatangani dokumen tersebut, kami membantah semua pertanyaan dari penyidik,” kata Parman.
Selanjutnya, ketua PKBM Bani Hasim memeriksa fotokopi ijazah tersebut dan mendapati bahwa nama-nama yang tertera di dalamnya tidak terdaftar sebagai peserta pendidikan di PKBM Bani Hasim. Hal ini menjadi alasan utama PKBM Bani Hasim untuk melaporkan kasus pemalsuan tersebut.
Kecurigaan Terhadap Yayasan As-Syafi’iyah
Suparman juga menambahkan bahwa terdapat dugaan pemalsuan lain yang melibatkan oknum mantan caleg yang berusaha melegalisir ijazah. “Ada juga oknum mantan caleg yang membawa ijazah palsu untuk dilegalisir, meskipun PKBM Bani Hasim tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama yang bersangkutan. Anehnya, ijazah tersebut menggunakan stempel salah satu sekolah dasar negeri di wilayah Pringgarata,” ujar Parman.
Tindakan Kepolisian dan Proses Hukum
Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, Iptu Luk Luk Il Maqnun, mengonfirmasi bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi. Ini adalah laporan polisi baru yang kami terima,” jelas Luk Luk.
Luk Luk juga menambahkan bahwa Yayasan As-Syafi’iyah Penangsak diduga tidak memiliki legalitas untuk menerbitkan ijazah paket C. “Yayasan tersebut menggunakan nama PKBM untuk membuat ijazah tersebut. Laporan ini merupakan laporan ketiga yang kami terima. Laporan pertama sudah disidangkan dan diputuskan, sedangkan laporan kedua terkait anggota DPRD sudah dalam proses,” tegas Luk Luk.
Kasus ini menggambarkan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik pendidikan dan keabsahan dokumen akademik, serta upaya keras untuk menegakkan hukum dalam menangani tindakan penipuan dan pemalsuan.
(K/09)
SURABAYA Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menangkap dua buronan kasus kredit fiktif yang melibatkan Yoni Hari Basuki dan Isni Da
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah membentu
Sains dan Teknologi
JAKARTA Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memberikan apresiasi atas pelaksanaan acara Sarasehan Ulama bertema Asta C
Komunitas
KISARAN Satreskrim Polres Asahan berhasil mengungkap kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga (PRT), Sulastri (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah kecelakaan tunggal melibatkan pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Grand Depok City (GDC), Depok, Jawa Barat, pada Se
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan konsultasi publik dan penjajakan mi
Pemerintahan
JAKARTA Artis Ratna Sarumpaet menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan cucunya, Husin Kamal, yang mengadukan dugaan pengge
Hukum dan Kriminal
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
Pemerintahan
BOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
Pemerintahan