
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
MALAYSIA -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta adanya pertanggungjawaban atas penembakan yang menyebabkan lima warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban di Malaysia. Penembakan ini melibatkan aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu pada Jumat (24/1/2025), yang mengakibatkan satu korban tewas dan empat lainnya luka-luka.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa penting untuk ada pertanggungjawaban dalam kasus ini. Hal ini, menurutnya, untuk mencegah preseden buruk yang seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga negara Indonesia.
Baca Juga:
“Kami sudah menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian ini. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, maka bisa dianggap bahwa tindakan ini sesuai prosedur dan membiarkan tindakan kekerasan yang fatal terhadap warga negara kita,” ujar Munafrizal, Jumat (31/1/2025).
Baca Juga:
Munafrizal menambahkan bahwa tindakan aparat yang mengarah pada pencabutan nyawa tidak dapat dibenarkan, bahkan jika ada dugaan pelanggaran hukum oleh pihak yang ditembak. “Kalaupun ada tindakan hukum, seharusnya tidak berujung pada pencabutan nyawa. Ini sudah berlebihan dan tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian HAM juga mendorong keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mengawasi dan melakukan investigasi terhadap kasus ini. Kemenkumham ingin memastikan bahwa investigasi yang dilakukan bersifat objektif dan tidak sepihak.
“Kami akan berkomunikasi proaktif dengan Suhakam dan mendorong agar mereka melakukan pemantauan dan investigasi. Kami butuh keterangan yang seimbang, bukan hanya dari pihak Malaysia,” lanjut Munafrizal.
Kementerian HAM juga berencana mengangkat kasus ini di Forum HAM Nasional Asia Tenggara, untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang di masa depan.
“Sangat penting untuk membahas kejadian ini di forum tersebut agar bisa ada upaya jangka panjang dalam mencegah insiden serupa,” ujar Munafrizal.
Sebelumnya, lima pekerja migran Indonesia (PMI) ditembak oleh APMM di perairan Malaysia. Kejadian ini terjadi pada pukul 03.00 waktu setempat, saat kapal yang mengangkut PMI melintas di perairan tersebut. Empat orang korban masih dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia. (kmps) (n/014)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional