Medan – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, tidak bisa memberikan jawaban tegas terkait siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Menurut Trenggono, secara hukum, pihak yang membangun pagar laut tersebut harus mengakui kepemilikan proyek itu.
“Kalau secara yuridis kan itu harus ada yang mengaku,” kata Trenggono dalam acara ROSI yang tayang di KompasTV pada Kamis (23/1). “Karena itu kan propertinya mereka,” imbuhnya. Meski demikian, Trenggono menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih melakukan penyelidikan terkait siapa yang berada di balik pembangunan pagar laut tersebut.
Baca Juga:
Sebagai langkah awal, Trenggono menjelaskan bahwa pihak KKP telah memanggil Jaringan Rakyat Pantura (JRP), kelompok yang mengaku membangun pagar laut secara swadaya. “Kami menelusuri dulu, dari media ada yang mengatakan, kelompok nelayan Pantura, itu mereka memasang beramai-ramai, untuk kepentingan mereka secara swadaya,” kata Trenggono. “Ini kita lagi dalami. Mereka sudah kita panggil ke kantor,” lanjutnya.
Baca Juga:
Namun, sebelum itu, advokat Ahmad Khozinudin, yang sebelumnya menggugat proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), mengaku telah menyerahkan nama-nama dalang di balik pembangunan pagar laut kepada KKP. Nama-nama tersebut termasuk pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan CEO Salim Group, Anthony Salim. Khozin juga mengklaim bahwa pembangunan pagar laut terkait erat dengan proyek PIK 2.
“Kami sudah datang ke KKP untuk menyampaikan informasi ini, kami sudah kirim surat untuk audiensi, dan memang kami sempat konferensi pers di depan KKP untuk menjelaskan,” kata Khozin. Namun, Khozin menilai pihak KKP justru memanggil JRP, bukan pihak yang disebutkan dalam laporan yang diserahkan kepadanya. “Malah manggil Jaringan Rakyat Pantura, JRP itu. Ini kan buang-buang waktu,” keluh Khozin.
Khozin menegaskan bahwa pagar laut tersebut tidak mungkin dibangun untuk kepentingan nelayan, karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang lamban bertindak hingga kasus ini menjadi perbincangan publik.
Pagar laut tersebut pertama kali ditemukan pada 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima laporan mengenai aktivitas pemagaran laut. Pihak KKP bersama TNI AL telah melakukan pembongkaran sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, namun hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut.
(christie/trbn)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional