
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mereka kini dapat memantau lokasi keberadaan buronan Harun Masiku, mantan calon legislatif (Caleg) dari PDIP yang terlibat dalam kasus suap di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun demikian, lembaga antirasuah ini tidak mengungkapkan secara eksplisit apakah Harun berada di dalam atau luar negeri.
“Informasi terakhir, ada di tempat yang masih bisa dipantau, kami tidak bisa menyampaikan itu lebih dalam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024). Tessa menambahkan bahwa pengungkapan lokasi persembunyian Harun Masiku secara detail dapat mengganggu proses pencarian oleh tim penyidik KPK.
Baca Juga:
Tessa juga menjelaskan bahwa meskipun lokasi Harun Masiku sudah terpantau, KPK tetap berhati-hati dalam menggali informasi lebih lanjut dan melakukan pendalaman terhadap posisi buronan tersebut. “Penyidik juga masih secara hati-hati mencari, melihat, kembali lagi, masih bisa dipantau itu clue saja yang disampaikan saya tadi. Bukan berarti saya secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar negeri,” tambahnya.Sementara itu, KPK kembali memperbarui informasi mengenai Daftar Pencarian Orang (DPO) Harun Masiku, yang telah diterbitkan sejak awal 2020. DPO terbaru memuat empat foto terbaru Harun, yang sebelumnya hanya terdiri dari satu foto hitam putih. Dalam pembaruan ini, KPK mencantumkan foto berwarna Harun Masiku dan mencatat alamat terakhirnya di Jakarta Selatan.
Baca Juga:
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam DPO terbaru, Harun Masiku lahir di Ujung Pandang pada 21 Maret 1971. Ia berjenis kelamin laki-laki dan memiliki kewarganegaraan Indonesia. Harun disebut sebagai wiraswasta dengan alamat terakhir di Komplek Aneka Tambang, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.KPK berharap, dengan pembaruan DPO ini, lebih banyak masyarakat yang dapat memberikan informasi terkait keberadaan Harun Masiku, apalagi setelah adanya sayembara berhadiah hingga Rp 8 miliar bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya.Kasus Harun Masiku sempat menarik perhatian publik setelah diketahui terlibat dalam praktik suap terkait pergantian anggota DPR yang melibatkan mantan komisioner KPU. Keberadaannya yang masih misterius dan terus diburu oleh KPK menjadi topik hangat dalam berbagai pemberitaan. (JOHANSIRAIT)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional