JABAR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pemberian suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Jawa Barat. Pada Jumat (6/12/2024), penyidik KPK memeriksa delapan orang saksi terkait dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun anggaran 2020-2023.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali lebih dalam pengetahuan dan peran saksi dalam dugaan pemberian uang kepada oknum anggota DPRD Kota Bandung. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya untuk menuntaskan kasus suap terkait pengadaan proyek CCTV dan Internet Service Provider (ISP) yang menjadi bagian dari program Bandung Smart City.”Para saksi yang diperiksa hari ini didalami terkait dengan pengetahuan dan perannya dalam dugaan pemberian kepada oknum anggota DPRD Kota Bandung,” ujar Tessa dalam keterangan persnya, Sabtu (7/12/2024).
Delapan saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK antara lain:
Baca Juga:Panji Kharismadi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Ferlian Hadi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Rini Januanti, Verifikator Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bandung Ridwan Permana, Staf Komersial PT Marktel Mulyana, Manager Administrasi Keuangan PT Marktel Soni Setiadi, Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO) Yohannes Situmorang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung Sukmara dan Aditia Eka Permana, pegawai negeri sipil yang juga turut diperiksa.
Selain Ema Sumarna, KPK juga menahan tiga orang tersangka lainnya yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024, yaitu:
Achmad Nugraha (AH) Ferry Cahyadi (FCR) Riantono (RI)Tersangka-tesangka ini diduga menerima suap dalam bentuk uang yang terkait dengan pengadaan proyek, termasuk CCTV dan layanan ISP untuk proyek Bandung Smart City. KPK menyebutkan bahwa jumlah uang yang diterima oleh Ema Sumarna saja sudah sekurang-kurangnya sebesar Rp 1 miliar.KPK terus berupaya untuk menuntaskan kasus ini dan berharap dapat menemukan bukti-bukti tambahan yang dapat mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta terus menyusun strategi untuk menghadirkan tersangka lainnya jika ditemukan bukti yang cukup.Kasus ini menjadi salah satu sorotan utama bagi publik, mengingat korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan anggota DPRD sering kali berdampak besar pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik. KPK berharap, melalui penegakan hukum yang tegas, dapat memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
Komunitas
MEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
Komunitas
MEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
Komunitas
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
Nasional
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
Pemerintahan
JAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
Komunitas
MEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
Agama
Medan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
Agama
PAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan
