TAPANULI SELATAN – Sengketa harta bersama di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, kembali menyita perhatian publik.
Objek perkara berupa sebidang tanah berukuran 11x14 meter beserta satu unit rumah permanen yang terletak di Lingkungan III Wek II, hingga kini belum dikosongkan oleh pihak tergugat meski telah ada putusan hukum tetap dari Mahkamah Agung.
Putusan Kasasi Nomor 314 K/Ag/2023 secara tegas menyatakan bahwa tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara harus segera melakukan pengosongan.
Namun menurut penggugat, Hairum Harahap Bin Djidal Harahap, pihak tergugat atas nama Siti Kholijah Nasution Binti Muslimin Nasution belum menunjukkan i'tikad baik untuk menjalankan putusan tersebut.
"Sampai saat ini belum ada langkah nyata dari tergugat untuk mengosongkan rumah yang merupakan harta bersama. Padahal, dalam amar putusan sudah jelas disebutkan kewajiban tersebut," ujar Hairum kepada media.
Hairum mengungkapkan bahwa pihaknya sudah tiga kali mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cabang Sipirok agar segera dilakukan pengosongan.
Namun hingga kini, belum ada tindakan nyata yang dirasakan.
Menanggapi hal itu, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cabang Sipirok, Muhammad Ansor, SH, menyampaikan bahwa pihaknya telah membalas surat permohonan dari Hairum Harahap dan meminta pemohon untuk segera membayar biaya administrasi eksekusi.
"Kira-kira seminggu yang lalu surat balasan sudah kami kirim melalui kantor pos. Kami juga akan memberikan bukti pengirimannya kepada pihak terkait," ujar Ansor saat ditemui di kantornya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses eksekusi akan segera dilakukan usai pemohon menyelesaikan kewajiban administrasi.
"Begitu administrasi dibayarkan, kita akan langsung tindak lanjuti eksekusi pengosongan, kemungkinan besar setelah Hari Raya Idul Fitri," pungkasnya.
Sengketa ini menjadi perhatian lantaran menyangkut keadilan dan pelaksanaan putusan hukum yang telah inkracht.
Masyarakat berharap, pihak tergugat menaati putusan hukum demi menghindari konflik berkepanjangan.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata melalui pengua
Pemerintahan
SIBOLANGIT Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) untuk terus menjadi mitra str
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Singapura masih menjadi negara
Pemerintahan
CIANJUR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab keracunan massal
Pemerintahan
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah rumah kos di Jalan Jamin Ginting, Gang Keluarga, Lingkungan V, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Me
Peristiwa
Labuhanbatu Utara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara (Sumut), Dr. H. Maratua Simanjuntak, secara resmi melantik H. Syahr
Pemerintahan
Pakpak Bharat Sebuah mobil minibus diduga terjun ke dalam jurang di Jalan Lintas SumutAceh, tepatnya di Desa Lae Ikan, Kecamatan Site
Peristiwa
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik enam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) baru dalam upacara yang digelar di Gedung Utama Ke
Pemerintahan
MEDAN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan kembali memberlakukan sistem jurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas
Pendidikan
JAKARTA Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (PPA) masih menelusuri data lama terkait dugaan kekeras
Hukum dan Kriminal
