"Walaupun seseorang terbukti memiliki barang bukti, jika keterangannya diperoleh lewat kekerasan, maka tetap harus dibatalkan. Negara tidak boleh melegalisasi tindakan yang melanggar hak asasi manusia," tegas Prof Jamin.
Setelah mendengarkan ahli hukum pidana yang dihadirkan Rahmadi selaku pemohon melalui kuasa hukumnya Suhandri Umar Tarigan, Hakim Tunggal Cipto Nababan menunda persidangan dan dilanjutkan pada Kamis (16/4).
Baca Juga:
"Sidang dilanjutkan pada Kamis (16/4), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pihak termohon," ujar Hakim Cipto.
Di luar persidangan, Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi mengatakan hari ini selain ahli hukum pidana, pihaknya juga menghadirkan dua orang saksi.
Baca Juga:
"Dua parang saksi yang kita hadirkan hari ini, yakni Ridwan selaku Kepling III, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dan Rahayu merupakan mantan Kepling VI," ujarnya.
Dia menjelaskan berdasarkan keterangan Kepling, tidak ada aksi pengrusakan terhadap mobil polisi yang dilakukan oleh masyarakat.
"Kepling sampai saat ini, baik dari pihak kelurahan maupun Polsek setempat, menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang melakukan pengrusakan terhadap mobil polisi," ujar dia.
Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan oleh Direktorat Polda Sumatera Utara.
"Dalam SPDP disebutkan nama klien kami, padahal seharusnya itu tidak diperbolehkan. Ini sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. SPDP tertanggal 3, dan penetapan tersangka juga tanggal 3, namun dalam dokumen lain, penetapan tersangka tertulis tanggal 6," tegasnya.
Dia menambahkan bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana, dua surat penetapan tersangka tersebut dinyatakan batal demi hukum.
"Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, kita meminta kepada hakim yang menyidangkan praperadilan nantinya memutuskan membatalkan penetapan klien kami sebagai tersangka " ujar Suhardi.
Diketahui Rahmadi mengajukan gugatan permohonan praperadilan dengan nomor perkara: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn, ke Pengadilan Negeri Medan.
PADANGSIDIMPUAN Komitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata, Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengambil langkah strategis
Pemerintahan
MALANG Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang dokter di Persada Hospital Malang, berinisial AY, terus berkembang. Setelah lap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Keluarga Herlambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia/Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 19
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polemik dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mencuat ke publik. Melalui kuasa hukumnya,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ratusan korban investasi bodong EDCCash mengirimkan puluhan karangan bunga ke kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di kawasan
Nasional
SIMALUNGUN Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes hadir pada gelaran Mangan Banggal bersama Gubernur Sumatera Ut
Pemerintahan
JAKARTA Gereja Katedral Jakarta akan menggelar empat misa pada Hari Raya Paskah, Minggu (20/4/2025). Dari keempat sesi tersebut, hanya misa
Agama
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya membangun kota yang bersih dan berkelanjutan, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan H. Harry Pahlevi Harahap bersama
Pemerintahan
JAKARTA Satuan Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktik penipuan
Hukum dan Kriminal
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengajak para kepala daerah di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel)
Pemerintahan