JAKARTA -Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus memantau proses ekstradisi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos, yang saat ini telah ditahan oleh otoritas Singapura.
Sidang ekstradisi terhadap Tannos dijadwalkan akan digelar pada Juni 2025 mendatang.
Baca Juga:
"Diprediksi sidangnya itu bulan Juni," ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Widodo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Widodo menambahkan, sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2025.
Baca Juga:
Ia berharap pihak Tannos tidak mengajukan perlawanan hukum agar proses ekstradisi dapat berjalan cepat dan lancar.
"Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat," ujarnya.
Terkait proses ekstradisi ini, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas sebelumnya juga menyampaikan bahwa pihak Singapura masih meminta sejumlah dokumen tambahan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.
Dokumen tersebut direncanakan akan dikirim sebelum 30 April 2025.
"Itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura dan insyaallah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim," kata Supratman di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan.
Namun, Supratman belum merinci isi dokumen yang diminta tersebut. Ia menyarankan agar media mengonfirmasi langsung kepada pihak penyidik di KPK.
Dirjen AHU Widodo menambahkan bahwa ini adalah praktik pertama ekstradisi berdasarkan perjanjian antara Indonesia dan Singapura.
JAKARTA Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho, mendesak Perusahaan Air Minum JAYA (PAM JAYA) untuk lebih
Nasional
PALEMBANG Video aksi penganiayaan yang melibatkan seorang anggota polisi berinisial Bripka RRM viral di media sosial Instagram. Dalam video
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengizinkan pembangunan pangkala
Nasional
SERDANG BEDAGAI Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya pengiriman calon Pekerja M
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pemanfaatan Embedded
Sains & Teknologi
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyambut baik inisiatif pemerintah yang menawarkan program rumah bersubsidi khusus unt
Nasional
DELI SERDANG Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas P
Pendidikan
MUARO JAMBI Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, membuka kegiatan rapat kerja yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika
Pemerintahan
JAMBI Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, didampingi oleh Kepala BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, menyerahkan Laporan Keuangan
Pemerintahan
MUARO JAMBI Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menghadiri pertemuan bersama Komisi V DPR RI, Gubernur Jambi, serta seluruh Bupati
Pemerintahan