SURABAYA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.
Kali ini, tim penyidik KPK menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur yang berada di Kota Surabaya, Selasa (15/4/2025).
Baca Juga:
"Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya kepada wartawan.
Tessa menyampaikan bahwa detail hasil penggeledahan akan diumumkan setelah seluruh rangkaian kegiatan rampung.
Baca Juga:
"Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," jelasnya.
Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari pengusutan kasus besar yang telah menyeret banyak pihak.
Sebelumnya, pada Senin (14/4), KPK juga melakukan penggeledahan di rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti, di Surabaya.
Meski La Nyalla menyatakan tidak ada barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut, KPK memastikan bahwa proses hukum terus berlanjut.
Lembaga antirasuah itu juga membuka peluang untuk memanggil La Nyalla jika dibutuhkan dalam proses penyidikan.
KPK sebelumnya telah menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini.
Rinciannya, empat orang merupakan penyelenggara negara sebagai penerima suap, sementara 17 lainnya pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan 2 penyelenggara negara.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.
"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 hingga 2022," terang Tessa Mahardhika sebelumnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK menegaskan komitmennya dalam mengusut tuntas praktik korupsi yang melibatkan dana publik, terlebih jika dilakukan secara sistemik dan melibatkan banyak aktor dari berbagai kalangan.*
(d/a008)
SERDANG BEDAGAI Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya pengiriman calon Pekerja M
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pemanfaatan Embedded
Sains & Teknologi
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyambut baik inisiatif pemerintah yang menawarkan program rumah bersubsidi khusus unt
Nasional
DELI SERDANG Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas P
Pendidikan
MUARO JAMBI Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, membuka kegiatan rapat kerja yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika
Pemerintahan
JAMBI Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, didampingi oleh Kepala BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, menyerahkan Laporan Keuangan
Pemerintahan
MUARO JAMBI Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menghadiri pertemuan bersama Komisi V DPR RI, Gubernur Jambi, serta seluruh Bupati
Pemerintahan
GARUT Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan di Garut, dr. Muhammad Syafril Firdaus, kini menyedot perhatian publik.
Hukum dan Kriminal
LHOKSEUMAWE Sebanyak sepuluh warga Kota Lhokseumawe menjalani eksekusi hukuman cambuk di Kompleks Pesantren Berakhlak, Desa Blang Payang, K
Hukum dan Kriminal
KENDARI Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari resmi menetapkan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pid
Hukum dan Kriminal