JAKARTA -Kuasa hukum Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), mengajukan permohonan praperadilan terkait tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tindakan tersebut dipersoalkan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Selasa (8/4).
Baca Juga:
Penggeledahan dan penyitaan terhadap Kusnadi terjadi saat yang bersangkutan mendampingi Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, dengan tersangka Harun Masiku.
Namun, menurut kuasa hukum Kusnadi, tindakan penggeledahan tersebut dianggap cacat formil, karena kliennya tidak dipanggil sebagai saksi maupun tersangka.
Baca Juga:
"Tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur penegakan hukum yang sah, karena pemohon pada tanggal 10 Juni 2024 tidak dipanggil atau dimintai keterangan secara resmi dalam kapasitasnya sebagai saksi atau tersangka," ungkap kuasa hukum Kusnadi di PN Jakarta Selatan.
Dijelaskan lebih lanjut, Kusnadi hanya menemani Hasto yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
Saat Hasto menjalani pemeriksaan, Kusnadi menunggu di luar ruang pemeriksaan dan tidak ada panggilan resmi atau penjelasan terkait status hukum Kusnadi.
Namun, tiba-tiba Kusnadi didatangi oleh seseorang yang menyamar, mengaku sebagai pihak dari Hasto, dan membawanya ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan penggeledahan dan penyitaan.
Penyidik KPK yang kemudian diketahui bernama AKBP Rossa Purbo Bekti, dianggap telah melakukan manipulasi dan tindakan yang melanggar prosedur hukum, karena tidak ada surat panggilan resmi yang menyatakan status Kusnadi sebagai saksi atau tersangka.
Kuasa hukum Kusnadi pun menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik KPK.
Mereka mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik KPK, salah satunya adalah handphone milik Kusnadi.
Sidang praperadilan ini dijadwalkan akan dilanjutkan pada Rabu (9/4) dengan agenda jawaban dari pihak KPK.
Permohonan praperadilan ini terdaftar dengan nomor perkara: 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.*
(cn/a)
KRISDAYANTI Penyanyi senior Krisdayanti (KD) menyampaikan harapan besar agar polemik terkait royalti musik dapat segera mereda pasca wafat
Entertainment
KEDIRI Bintang tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan, Yolla Yuliana, menyatakan optimisme tinggi terhadap perkembangan Liga Voli Indonesia,
Olahraga
LANGKAT Warga Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam ko
Peristiwa
JAWA TIMUR Seorang pengemis lanjut usia (lansia) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, membuat heboh usai terjaring razia oleh Satuan Polisi
Nasional
BEKASI Warga Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga sebagian wilayah di Jakarta Timur dikejutkan oleh bau menyengat mirip gas yang tercium sejak
Peristiwa
SERANG Praktik politik uang kembali mencoreng proses demokrasi. Dua warga berinisial ND dan MH ditangkap pihak kepolisian karena diduga te
Hukum dan Kriminal
JAWA TIMUR Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Pada Sabtu (19/4/2025) pukul 07.21 WIB,
Peristiwa
AGAM Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, kembali mengalami erupsi pada Sabtu
Peristiwa
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau tidak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini, Sabtu (19/
Ekonomi
MEDAN Bobby Nasution, yang baru menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut), telah melakukan sejumlah rotasi dan pemberhentian pejabat
Pemerintahan