BREAKING NEWS
Rabu, 09 April 2025

Warga Desa Perlis Laporkan Oknum Kadus ke Polres Langkat atas Dugaan Pemalsuan Tandatangan Bansos BBM

Adelia Syafitri - Jumat, 04 April 2025 17:48 WIB
96 view
Warga Desa Perlis Laporkan Oknum Kadus ke Polres Langkat atas Dugaan Pemalsuan Tandatangan Bansos BBM
Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Desa Perlis beberapa waktu lalu.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

LANGKAT -Ratusan warga Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, didampingi kuasa hukumnya Muhammad Ilham Fathanah, mendatangi Polres Langkat pada Kamis (3/4/2025).

Mereka melaporkan seorang oknum kepala dusun (kadus) atas dugaan pemalsuan tandatangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bahan bakar minyak (BBM) tahun anggaran 2022.

Diketahui, bantuan sosial senilai Rp 300 ribu tersebut seharusnya diberikan kepada sekitar 800 nelayan di Desa Perlis.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan kejanggalan serius.

"Dinas Perikanan Kabupaten Langkat tidak pernah secara terbuka menyampaikan jumlah pasti bantuan yang disalurkan. Namun, salah satu Ketua BPD Desa Perlis menemukan bukti adanya penyaluran dana tersebut," ungkap Ilham kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

Lebih lanjut, Ilham mengungkap bahwa sebagian tandatangan warga dipalsukan oleh oknum kadus yang juga menjabat sebagai ketua kelompok nelayan Desa Perlis.

"Oknum kadus membentuk kelompok nelayan menggunakan identitas seperti KTP dan kartu keluarga milik warga tanpa sepengetahuan mereka. Ini jelas penyalahgunaan data pribadi dan wewenang," jelasnya.

Ilham menegaskan akan membawa kasus ini ke jalur hukum hingga tuntas.

Ia menyatakan prihatin atas nasib warga yang merasa dirugikan karena namanya dicatut tanpa izin untuk kepentingan pencairan dana bantuan.

"Saya yakin Polres Langkat akan berlaku adil dan profesional. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut hak dan martabat warga yang telah dicurangi," tegasnya.

Warga Desa Perlis sebelumnya telah melakukan beberapa kali aksi unjuk rasa dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Langkat, namun belum juga memperoleh solusi konkret.

Editor
: Adelia Syafitri
Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru