JAKARTA -Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penanganan kasus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, murni merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak terkait dengan unsur politik.
Pernyataan ini disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Baca Juga:
Jaksa dalam sidang membacakan jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh Hasto dan tim penasihat hukumnya.
Dalam eksepsi tersebut, pihak Hasto menuding bahwa kasus yang menjeratnya bermuatan politik dan merupakan bentuk balas dendam.
Baca Juga:
"Dalam eksepsi terdakwa halaman 2 sampai dengan 5 dan eksepsi penasihat hukum terdakwa halaman 13 sampai dengan 40, penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum," ujar jaksa di persidangan.
Jaksa membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa anggapan adanya motif politik tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Menurutnya, eksepsi yang diajukan tidak relevan dengan alasan yang diperbolehkan dalam keberatan hukum.
"Penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi," lanjutnya.
Jaksa kembali menegaskan bahwa kasus yang menjerat Hasto didasarkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Oleh karena itu, semua tuduhan terkait motif politik dinilai tidak berdasar dan harus ditolak.
KPK mendakwa Hasto Kristiyanto dengan tuduhan merintangi penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan mantan calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku.
TANJUNG PRIOK Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tanjung Priok dan pengurus Bhaya
Nasional
TAPTENG Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Wahyu Endrajaya, melakukan kunjungan langsung ke sejumlah Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan pada Sabt
Nasional
MEDAN Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemko Medan melalui Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas telah mendistribusikan zakat kepa
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menanggapi insiden viral yang melibatkan seorang penumpang yang merokok elektrik
Pemerintahan
MEDAN sebuah kebakaran besar terjadi di restoran cepat saji Hangry Chicken yang terletak di kawasan Jalan Kapten Muslim, Kecamatan Medan He
Peristiwa
JAKARTA Arus lalu lintas di Tol JakartaCikampek terpantau sangat lancar dan cenderung lowong menjelang hari H Lebaran. , dari Tol JORR Ta
Nasional
MYANMAR Sebuah gempa bumi berkekuatan M7.7 mengguncang Nyanmar dan terasa hingga Bangkok, Thailand. Salah satu yang mengalami kepanikan te
Peristiwa
MEDAN Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Medan mengumumkan perkembangan terbaru terkait kasus seorang siswi SM
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menggelar gelar griya atau open house di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (
Nasional
SALATIGA Seorang pemudik asal Palembang melahirkan di dalam toilet wanita Terminal Tipe A Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Ming
Peristiwa
