JAKARTA -Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyoroti kasus manipulasi dokumen impor yang terjadi di gudang berikat daerah Batujajar, Kabupaten Bandung.
Kasus ini mengungkap penyalahgunaan izin impor plastik untuk memasukkan tekstil ilegal ke pasar domestik, yang menurutnya berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri.
Baca Juga:
Sebagai Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika, Dede sangat prihatin dengan temuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa penyelundupan tekstil ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat, serta berisiko menghancurkan industri tekstil lokal.
"Praktik ilegal ini bukan hanya merusak industri tekstil, tetapi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan jutaan tenaga kerja Indonesia yang bergantung pada sektor ini," ujar Dede dalam keterangan tertulisnya.
Penyelundupan tekstil ilegal telah menyebabkan kebangkrutan di banyak pabrik tekstil dalam negeri, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja.
Beberapa perusahaan besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Duniatex Group, dan PT Primissima menjadi korban utama dari maraknya tekstil impor ilegal yang merambah pasar Indonesia.
Selain itu, Dede juga menerima informasi tentang keterlibatan sejumlah nama besar yang diduga sebagai mafia tekstil dalam kasus ini.
Terkait aliran dana, ia mendapat laporan bahwa sejumlah uang dari jaringan ini mengalir ke klub hiburan malam di Jakarta.
Menanggapi hal ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa gudang yang terlibat dalam penyelundupan tekstil ilegal.
Dede pun mendesak aparat penegak hukum, terutama Polri, untuk mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini guna melindungi industri dalam negeri dan menjamin keadilan bagi para pekerja di sektor tekstil.
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana penggunaan lahan yang disita negara dari kas
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa draf revisi UndangUndang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Politik
YOGYAKARTA Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta kajian lokasi yang tepat untuk para pedagang di sekitar Tanjakan Clong
Peristiwa
MEDAN Perkelahian antara anggota Komisi III DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong (Demokrat) dan David Roni Ganda Sinaga (PDIP) yang sempat
Politik
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembatasan penggunaan drone dan penutupan Taman Nasional Bromo Tengger
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Kasus tewasnya remaja berusia 18 tahun, Pandu Brata Syahputra Siregar, yang disebutsebut akibat tindakan kekerasan oleh anggota pol
Hukum dan Kriminal
MEDAN Haji Musa Rajekshah menyampaikan rasa terima kasih kepada Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, atas undangan buka puasa bers
Nasional
MEDAN Setelah terjadinya kisruh antara dua kubu di Universitas Darma Agung (UDA) Medan, suasana kampus di Jalan DR TD Pardede Medan terliha
Peristiwa
MEDAN Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, DPD Projo Muda Sumut menyerahkan 300 paket takjil kepada warga di kawasan Jalan AH Nasution, M
Komunitas
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan di balik belum dilakukannya penahanan terhadap advokat Partai Demokrasi
Hukum dan Kriminal
