JAKARTA -Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengungkapkan bahwa jumlah korban pencabulan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, lebih banyak dari yang telah dilaporkan sejauh ini.
Anam menyatakan bahwa Fajar diduga tidak hanya mencabuli korban satu kali, dan ia juga menambahkan bahwa peristiwa pencabulan tersebut melibatkan lebih banyak korban, termasuk kemungkinan korban anak-anak.
Baca Juga:
"Jumlah pertemuan atau peristiwa ini lebih banyak dari yang saat ini terungkap. Bahkan, ini melibatkan orang dewasa maupun anak-anak," kata Anam saat ditemui di depan Gedung TNCC Polri, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Dalam penjelasannya, Anam juga menyoroti fakta bahwa Fajar diduga memesan sejumlah hotel untuk melancarkan aksinya.
Baca Juga:
"Jumlah hotel yang digunakan untuk melakukan tindakannya juga lebih banyak dari informasi yang saat ini diketahui," ujarnya.
Proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa periode kejadian pun berlangsung lebih lama dari yang sempat terungkap sebelumnya.
"Jika sebelumnya dikatakan kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun lalu, ternyata waktu kejadian lebih panjang dan melibatkan lebih banyak korban," tambah Anam.
Meski demikian, Anam menegaskan bahwa pihak Kompolnas tetap yakin bahwa Fajar akan dijatuhi hukuman pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) oleh Propam Polri.
"Kami sangat mengapresiasi kerja keras komisi etik yang berhasil mengembangkan penyelidikan ini. Kami yakin Fajar akan dipecat dengan tidak hormat," kata Anam.
Saat ini, sidang etik terhadap Fajar masih berlangsung, dan Komisi Etik Polri akan segera mengkonfrontir Fajar dengan kesaksian-kesaksian yang telah diterima.
Fajar sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, yang merupakan pelanggaran berat menurut ketentuan hukum.
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana penggunaan lahan yang disita negara dari kas
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa draf revisi UndangUndang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Politik
YOGYAKARTA Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta kajian lokasi yang tepat untuk para pedagang di sekitar Tanjakan Clong
Peristiwa
MEDAN Perkelahian antara anggota Komisi III DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong (Demokrat) dan David Roni Ganda Sinaga (PDIP) yang sempat
Politik
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembatasan penggunaan drone dan penutupan Taman Nasional Bromo Tengger
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Kasus tewasnya remaja berusia 18 tahun, Pandu Brata Syahputra Siregar, yang disebutsebut akibat tindakan kekerasan oleh anggota pol
Hukum dan Kriminal
MEDAN Haji Musa Rajekshah menyampaikan rasa terima kasih kepada Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, atas undangan buka puasa bers
Nasional
MEDAN Setelah terjadinya kisruh antara dua kubu di Universitas Darma Agung (UDA) Medan, suasana kampus di Jalan DR TD Pardede Medan terliha
Peristiwa
MEDAN Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, DPD Projo Muda Sumut menyerahkan 300 paket takjil kepada warga di kawasan Jalan AH Nasution, M
Komunitas
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan di balik belum dilakukannya penahanan terhadap advokat Partai Demokrasi
Hukum dan Kriminal
