JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap dan pemotongan anggaran proyek di Ogan Komering Ulu (OKU) yang melibatkan tiga anggota bitvonline.com/tag/dprd-oku/" target="_blank">DPRD OKU.
Mereka diduga menagih fee proyek menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran pada 2025.
Selain itu, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, termasuk Kepala Dinas PUPR OKU dan dua pengusaha yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini.
Baca Juga:
Tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini adalah:
Ferlan Juliansyah (FJ) – Anggota Komisi III bitvonline.com/tag/dprd-oku/" target="_blank">DPRD OKU
Baca Juga:
M Fahrudin (MFR) – Ketua Komisi III bitvonline.com/tag/dprd-oku/" target="_blank">DPRD OKU
Umi Hartati (UH) – Ketua Komisi II bitvonline.com/tag/dprd-oku/" target="_blank">DPRD OKU
Nopriansyah (NOP) – Kepala Dinas PUPR OKU
M Fauzi alias Pablo (MFZ) – Pengusaha
Ahmad Sugeng Santoso (ASS) – Pengusaha
Kasus ini terungkap setelah KPK menerima informasi bahwa ketiga anggota bitvonline.com/tag/dprd-oku/" target="_blank">DPRD OKU, yaitu FJ, MFR, dan UH, menagih fee proyek yang sebelumnya telah disepakati dengan Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, terkait sembilan proyek di OKU.
Permintaan fee ini dilakukan menjelang Lebaran, dengan Nopriansyah menjanjikan pembayaran fee sebelum Idul Fitri.
Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang senilai Rp 2,2 miliar dari pengusaha Fauzi dan Rp 1,5 miliar dari Ahmad.
Uang tersebut diduga akan dibagikan kepada para anggota bitvonline.com/tag/dprd-oku/" target="_blank">DPRD OKU. KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (bitvonline.com/tag/ott/" target="_blank">OTT) pada 15 Maret 2025, mengamankan uang senilai Rp 2,6 miliar dan sebuah mobil Fortuner dari lokasi tersebut.
KPK menyebutkan bahwa bitvonline.com/tag/ott/" target="_blank">OTT ini terjadi hanya sehari setelah KPK mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan dan pengendalian gratifikasi menyambut hari raya, yang menekankan agar tidak ada penyelenggara negara, ASN, atau pelaku usaha yang menerima gratifikasi, karena dapat memicu benturan kepentingan dan potensi korupsi.
Selain itu, KPK mencatat hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 untuk OKU yang menunjukkan tingkat kerentanannya terhadap korupsi.
Beberapa area yang mendapat skor terendah dalam SPI, seperti pengelolaan SDM dan pengadaan barang/jasa, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi di daerah tersebut.
KPK kini tengah berupaya melakukan pencegahan korupsi di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk melalui pembentukan desa antikorupsi, dan mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi serta melaporkan dugaan korupsi.
(dc/n14)
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana penggunaan lahan yang disita negara dari kas
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa draf revisi UndangUndang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Politik
YOGYAKARTA Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta kajian lokasi yang tepat untuk para pedagang di sekitar Tanjakan Clong
Peristiwa
MEDAN Perkelahian antara anggota Komisi III DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong (Demokrat) dan David Roni Ganda Sinaga (PDIP) yang sempat
Politik
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembatasan penggunaan drone dan penutupan Taman Nasional Bromo Tengger
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Kasus tewasnya remaja berusia 18 tahun, Pandu Brata Syahputra Siregar, yang disebutsebut akibat tindakan kekerasan oleh anggota pol
Hukum dan Kriminal
MEDAN Haji Musa Rajekshah menyampaikan rasa terima kasih kepada Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, atas undangan buka puasa bers
Nasional
MEDAN Setelah terjadinya kisruh antara dua kubu di Universitas Darma Agung (UDA) Medan, suasana kampus di Jalan DR TD Pardede Medan terliha
Peristiwa
MEDAN Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, DPD Projo Muda Sumut menyerahkan 300 paket takjil kepada warga di kawasan Jalan AH Nasution, M
Komunitas
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan di balik belum dilakukannya penahanan terhadap advokat Partai Demokrasi
Hukum dan Kriminal
