JAKARTA -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penempatan pelaku korupsi di pulau-pulau terpencil sebagai hukuman atas tindakan korupsi yang merugikan negara.
Menurut Muzani, setiap pelaku kejahatan, termasuk korupsi, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
Baca Juga:
"Ya, setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal," ujar Muzani di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar para pelaku korupsi dipenjara di pulau terpencil.
Baca Juga:
Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan Indonesia, dan pelaku korupsi yang menyalahgunakan dana negara harus dihadapkan dengan hukuman berat.
"Kami akan mengusir mereka dari tanah kami. Jika perlu, saya akan mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun penjara di daerah terpencil agar mereka tidak bisa melarikan diri. Kita cari pulau, supaya yang kabur bisa berhadapan dengan hiu," kata Prabowo di Kemdikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Prabowo juga menyampaikan kekesalannya terhadap para pejabat yang menghamburkan uang negara, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk guru, dokter, tenaga medis, dan petani.
"Pembangunan yang terhambat oleh korupsi ini sangat merugikan rakyat. Kami bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tegas Prabowo.
Muzani menambahkan bahwa upaya tegas pemerintah untuk memberantas korupsi adalah langkah yang sangat positif, dan dukungan terhadap kebijakan tersebut akan terus diberikan oleh MPR.
Kasus korupsi besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti skandal pertambangan timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis dan kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan eksekutif PT Pertamina, semakin menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.
Dengan gagasan untuk membangun penjara di pulau terpencil, Prabowo berharap dapat memberikan efek jera bagi para koruptor dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.
MALUKU UTARA Gunung Ibu yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (15/3/2025) sekitar p
Peristiwa
SUMSEL 0Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Sebuah tragedi menimpa seorang bocah berusia 7 tahun di Surabaya, Jawa Timur, yang tewas tenggelam saat sedang memancing sambil me
Peristiwa
BOGOR Sebuah insiden yang melibatkan polisi patwal di Jalur Puncak, Bogor, menjadi sorotan publik pada Jumat (14/3/2025) setelah video reka
Berita
SULBAR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Dusun Segerang, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Ba
Peristiwa
PASURUAN Tingkah unik dilakukan oleh Lapi (50), seorang pengedar sabu asal Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Saat hen
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kali kedua terkait den
Hukum dan Kriminal
jakarta Sebanyak 29 musisi dan penyanyi dari organisasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) tengah menjadi sorotan publik setelah mengajukan per
Entertainment
SUMUT Puluhan emakemak di Desa Teladan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, menggegerkan warga dengan aksi berani mereka membakar bar
Peristiwa
bitvonline.com Fidyah atau fidiah merupakan salah satu ketentuan dalam hukum Islam yang diberikan bagi individu yang tidak dapat menjalanka
Agama
