JAKARTA -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penempatan pelaku korupsi di pulau-pulau terpencil sebagai hukuman atas tindakan korupsi yang merugikan negara.
Menurut Muzani, setiap pelaku kejahatan, termasuk korupsi, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
Baca Juga:
"Ya, setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal," ujar Muzani di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar para pelaku korupsi dipenjara di pulau terpencil.
Baca Juga:
Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan Indonesia, dan pelaku korupsi yang menyalahgunakan dana negara harus dihadapkan dengan hukuman berat.
"Kami akan mengusir mereka dari tanah kami. Jika perlu, saya akan mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun penjara di daerah terpencil agar mereka tidak bisa melarikan diri. Kita cari pulau, supaya yang kabur bisa berhadapan dengan hiu," kata Prabowo di Kemdikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Prabowo juga menyampaikan kekesalannya terhadap para pejabat yang menghamburkan uang negara, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk guru, dokter, tenaga medis, dan petani.
"Pembangunan yang terhambat oleh korupsi ini sangat merugikan rakyat. Kami bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tegas Prabowo.
Muzani menambahkan bahwa upaya tegas pemerintah untuk memberantas korupsi adalah langkah yang sangat positif, dan dukungan terhadap kebijakan tersebut akan terus diberikan oleh MPR.
Kasus korupsi besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti skandal pertambangan timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis dan kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan eksekutif PT Pertamina, semakin menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.
Dengan gagasan untuk membangun penjara di pulau terpencil, Prabowo berharap dapat memberikan efek jera bagi para koruptor dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
