Maqdir Ismail: Penyidikan Harus Tanggung Jawab Polri, Bukan PPNS

Jika masih dianggap perlu, PPNS hanya akan menangani pelanggaran administratif dan bukan perbuatan pidana yang termasuk kejahatan.

Selain itu, Maqdir juga mengusulkan agar dalam rangka memastikan bahwa proses penyidikan dan penuntutan berjalan dengan baik dan sesuai hukum sebelum sampai ke pengadilan, perlu adanya hakim pengawas.

Hakim ini akan bertugas mengawasi kegiatan penyidik dan penuntut umum selama proses penyidikan.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Siap Bahas RUU KUHAP Usai Rapat Paripurna, Terima Masukan Publik
• Pengacara Maqdir Ismail Usulkan Penahanan Tersangka Hanya Setelah Putusan Hakim, Merujuk Prosedur Hukum Belanda

"Harus ada hakim pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyidik dan penuntut umum agar proses ini berjalan sesuai dengan hukum," pungkasnya.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, Maqdir berharap proses hukum akan lebih transparan dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:

• Pengacara Hasto Kristiyanto Tegaskan Tak Minta Belas Kasihan dari Mantan Penguasa
• PN Jakarta Selatan Jadwalkan Sidang Perdana Praperadilan Hakim Heru Hanindyo Terkait Kasus Suap Ronald Tannur

(bs/a)

Komisi III DPR Siap Bahas RUU KUHAP Usai Rapat Paripurna, Terima Masukan Publik

Pengacara Maqdir Ismail Usulkan Penahanan Tersangka Hanya Setelah Putusan Hakim, Merujuk Prosedur Hukum Belanda

Pengacara Hasto Kristiyanto Tegaskan Tak Minta Belas Kasihan dari Mantan Penguasa

PN Jakarta Selatan Jadwalkan Sidang Perdana Praperadilan Hakim Heru Hanindyo Terkait Kasus Suap Ronald Tannur

Bareskrim Polri Bongkar Kasus Illegal Logging di Kalteng