JAKARTA -Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah memulai penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa untuk pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada periode 2020 hingga 2024.
Proyek pengadaan senilai lebih dari Rp 959 miliar tersebut diduga melibatkan pengkondisian tender oleh pejabat Kominfo bersama perusahaan swasta, PT. AL.
Baca Juga:
Penyidikan Dimulai Pasca Serangan Siber
Kejari Jakpus mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus ini berawal dari kebocoran data besar (big data) yang terjadi pada Juni 2024, di mana sistem PDNS terkena serangan ransomware.
Baca Juga:
Akibatnya, beberapa layanan PDNS tidak dapat digunakan, dan data pribadi penduduk Indonesia terekspos.
Dari peretasan ini, Kejaksaan mulai menyelidiki potensi adanya tindak pidana korupsi yang mengarah pada pengadaan proyek ini.
Tindak Pidana Korupsi Dimulai dari Tahun 2020
Terkait pengadaan PDNS, Kejari Jakpus membeberkan bahwa pada tahun 2020, sejumlah pejabat Kominfo bersama PT. AL telah mengatur agar perusahaan tersebut memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp 60,3 miliar.
Praktik serupa berlanjut pada tahun 2021 hingga 2024, di mana PT. AL kembali memenangkan tender pengadaan proyek ini, dengan total kontrak yang semakin besar.
Dugaan Manipulasi Tender dan Kualifikasi
Selain pengkondisian tender, Kejari Jakpus juga menemukan bahwa PT. AL tidak memenuhi sejumlah persyaratan penting, termasuk pengakuan ISO 22301, yang seharusnya menjadi salah satu syarat bagi perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan PDNS.
Hal ini diduga berkontribusi pada kerentanannya terhadap serangan siber yang terjadi pada tahun 2024.
Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti
Pada 13 Maret 2025, Kejari Jakpus melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang terkait dengan proyek PDNS, termasuk kantor Komdigi, apartemen, dan beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, serta Tangerang Selatan.
Beberapa barang bukti, seperti uang dalam bentuk dolar AS dan SGD, kendaraan, serta dokumen-dokumen penting, berhasil disita.
Penyidik juga menemukan rekening dengan saldo Rp 1 miliar, yang diduga terkait dengan praktik korupsi ini.
Pemeriksaan dan Penyelidikan Berlanjut
Kejaksaan menegaskan bahwa saat ini mereka masih dalam tahap penyidikan dan belum menetapkan tersangka.
Proses pemeriksaan saksi-saksi akan dimulai pada minggu depan.
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bersama Kejaksaan Agung akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan bahwa praktik korupsi yang terjadi dalam pengadaan PDNS dapat terungkap secara tuntas.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada Kejaksaan.
Sementara itu, Sekjen Komdigi, Ismail, memastikan bahwa kementeriannya akan mendukung penuh penyidikan dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
(kp/a)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
