JAKARTA -Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah memulai penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa untuk pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada periode 2020 hingga 2024.
Proyek pengadaan senilai lebih dari Rp 959 miliar tersebut diduga melibatkan pengkondisian tender oleh pejabat Kominfo bersama perusahaan swasta, PT. AL.
Baca Juga:
Penyidikan Dimulai Pasca Serangan Siber
Kejari Jakpus mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus ini berawal dari kebocoran data besar (big data) yang terjadi pada Juni 2024, di mana sistem PDNS terkena serangan ransomware.
Baca Juga:
Akibatnya, beberapa layanan PDNS tidak dapat digunakan, dan data pribadi penduduk Indonesia terekspos.
Dari peretasan ini, Kejaksaan mulai menyelidiki potensi adanya tindak pidana korupsi yang mengarah pada pengadaan proyek ini.
Tindak Pidana Korupsi Dimulai dari Tahun 2020
Terkait pengadaan PDNS, Kejari Jakpus membeberkan bahwa pada tahun 2020, sejumlah pejabat Kominfo bersama PT. AL telah mengatur agar perusahaan tersebut memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp 60,3 miliar.
Praktik serupa berlanjut pada tahun 2021 hingga 2024, di mana PT. AL kembali memenangkan tender pengadaan proyek ini, dengan total kontrak yang semakin besar.
Dugaan Manipulasi Tender dan Kualifikasi
Selain pengkondisian tender, Kejari Jakpus juga menemukan bahwa PT. AL tidak memenuhi sejumlah persyaratan penting, termasuk pengakuan ISO 22301, yang seharusnya menjadi salah satu syarat bagi perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan PDNS.
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan kasus korupsi terkait penataan Situs Benteng Putri Hijau yang berl
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan bertajuk Diskusi dan Pemetaan Stakehol
Pemerintahan
SUMUT Musim mudik Lebaran 2025 sudah di depan mata, dan bagi para pemudik yang melintas di tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya telah menyia
Nasional
BEKASI Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan kegeramannya setelah insiden kelalaian petugas kesehatan yang memberikan obat kedaluwa
Kesehatan
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang meng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA UTARA Seorang pria lansia, Arifin Yahya (67), ditemukan tewas di atas sepeda motornya yang terperosok ke dalam air di belakang Tran
Peristiwa
BITVONLINE.COM Kurma sering kali menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, kur
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengkritik langkah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Politik
