BATAM, KEPULAUAN RIAU – Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil mengamankan 13 warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Para WNA ini diamankan dalam operasi gabungan yang dilakukan pada 11 hingga 12 Maret 2025.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyebutkan bahwa ini adalah operasi kedua yang digelar setelah Bali.
Dalam operasi tersebut, sebanyak 26 WNA dari 12 perusahaan PMA yang dicurigai tidak memenuhi syarat investasi diperiksa, dan 13 orang di antaranya berhasil diamankan.
Baca Juga:
"Operasi gabungan ini bertujuan untuk mengawasi dan menindak tegas perusahaan PMA yang terindikasi fiktif atau melanggar aturan yang berlaku.
Dari 12 perusahaan yang diperiksa, ditemukan 6 perusahaan fiktif dan 4 perusahaan yang belum memenuhi komitmen investasi sebesar Rp 10 miliar," jelas Saffar dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).
Baca Juga:
Lebih lanjut, Saffar menyatakan bahwa 13 WNA yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. Jika terbukti melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi berupa denda, deportasi, atau bahkan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan investasi yang belum dipenuhi.
Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto, juga menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga iklim investasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan aturan.
Ia berharap kolaborasi ini dapat memperbaiki sistem pengawasan terhadap PMA yang masuk dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pengawasan ini sangat penting, khususnya di daerah perbatasan seperti Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kami ingin memastikan investasi yang masuk benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi negara," tambah Adi.
Sebagai informasi, pengawasan ini dilakukan terhadap perusahaan PMA yang telah terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun belum memenuhi kewajiban investasi.
Operasi gabungan ini diharapkan menjadi efek jera bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dan memperkuat sistem investasi di Indonesia.
(dc/n14)
JAKARTA Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menanggapi gugatan yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada
Berita
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut mencatatkan penjualan tiket mudik Lebaran untuk Kereta Api (KA) jarak jauh sudah menca
Pemerintahan
Medan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Irjen Pol. Drs. Mashudi, bersama anggota DPR RI Komisi 13, Tengku Ibrahim, Direktur
Nasional
MEDAN Hari Jumat (14/03/2025), umat Islam memasuki ibadah puasa hari ke14 Ramadhan 1446 Hijriah.Bitvonline menyediakan informasi jadwal im
Agama
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menerima kunjungan kerja dari Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Komu
Nasional
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumut, memberikan program extrafooding untuk wa
Nasional
BINJAI Polisi berhasil menangkap tiga pria yang terlibat dalam aksi pencurian lampu lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Binjai. Ke
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengungkapkan rasa kagetnya setelah menjalani pemeriksaan seba
Nasional
MEDAN Wali Kota Gunungsitoli, Sowaa Laoli, SE., M.Si, menghadiri acara pelantikan Ketua TPPKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, dan Ketua Dekr
Nasional
SUMUT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, resmi melantik 32 ketua TP PKK, ketua tim Pe
Pemerintahan
