MEDAN – Dugaan korupsi dan pemotongan hak-hak paramedis di Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, tampaknya masih terus menggelinding.
Info terakhir, dalam satu minggu terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba sudah meminta keterangan kepala Puskesmas dan tenaga medis lainnya.
Sumber BITVOnline menjelaskan, Kejari Kabupaten Toba melakukan permintaan keterangan para tenaga medis Puskesmas Aek Natolu tersebut secara bergantian dan marathon.
Baca Juga:
Di awali dengan pemeriksaan Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang, Senin (10/03/2025). Dr Betty dimintai keterangan sebagai saksi bersama beberapa orang staf.
Selanjutnya, pada Selasa (11/03/2025), giliran sejumlah staf dan tenaga medis lainnya yang menjalani pemeriksaan. Dan, hingga saat ini, Kejari Kabupaten Toba masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap dugaan korupsi yang menggegerkan Kabupaten Toba tersebut.
Baca Juga:
Menurut keterangan yang dihimpun BITVOnline, beberapa staf dan tenaga medis yang menjalani pemeriksaan, terlebih dulu diajari oleh Kepala Puskesmas Aek Natolu.
"Para staf dan tenaga medis itu diajari agar dalam pemeriksaan di kejaksaan, bisa menjawab sesuai yang diharapkan Kepala Puskesmas. Sehingga dugaan korupsi di Puskesmas Aek Natolu tersebut tidak bisa "tercium" oleh penyidik kejaksaan," tutur sumber.
Sayangnya, Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simanullang, hingga saat ini belum merespon pesan WhatApps BITIVOnline. Padahal, pesan tersebut sudah dikirimkan 19 Februari 2025 lalu.
Kepala Kejati Kabupaten Toba, D Nainggolan, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatApps terkait pemeriksaan Kepala Puskesmas Aek Natolu dan para staf dan tenaga medis itu, Kamis (13/03/2025), belum memberi jawaban.
DILAPORKAN
Sebelumnya diberitakan, seorang dokter di Puskesmas Aek Natolu, telah melaporkan kasus korupsi yang diduga dilakukan Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang ke Kejari Kabupaten Toba.
Laporan tersebut disampaikan dr Maria Emy Sinaga, seorang dokter di Puskesmas Aek Natolu, Selasa (18/02/2025). Laporan tersebut diterima langsung oleh Nova R Siahaan, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Kabupaten Toba.
Menurut dr Maria, praktik dugaan penyelewengan uang negara dan pemotongan dana hak-hak paramedis itu, sudah sangat keterlaluan. "Kasihan para pegawai, hak-haknya dipotong," tegas dr Maria.
Dalam laporan ke Kejari Toba itu, dr Maria mengaku melampirkan sejumlah bukti-bukti perbuatan dugaan korupsi dan pemotongan hak-hak paramedis tersebut. "Saya lampirkan juga bukti-bukti terkait dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak tenaga medis itu," jelas dr Maria.
dr Maria menjelaskan, yang paling utama ia laporkan adalah, pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Selain pemotongan dana BOK itu, juga dilaporkan tentang banyaknya perjalanan dinas fiktif di Puskesmas Aek Natolu.*
HUMBANG HASUNDUTAN Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Humbang Hasundutan mengakibatkan tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik
Peristiwa
JAKARTA Harga minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per
Ekonomi
JAKARTA Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang sempat beredar di media sosial karena faktor anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR
Pendidikan
JAMBI Kakanwil Ditjenpas Jambi, Hidayat, menggelar kegiatan Safari Ramadhan dengan mengunjungi Lapas Kelas IIA Jambi. Kunjungan ini bert
Komunitas
MEDAN Polda Sumatera Utara menggelar acara Buka Puasa Bersama Polri dan Media pada Kamis (13/3/2025) yang bertempat di Aula Tribrata Polda
Komunitas
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, dan
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Tiga gerbong kereta api yang terparkir di Stasiun Tugu Yogyakarta terbakar pada Rabu (12/3/2025) pagi. Kebakaran tersebut diduga
Hukum dan Kriminal
BATAM Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil membongkar penyelundupan rokok produksi Indo
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menyoroti langkah mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Per
Hukum dan Kriminal
