
Pramono Anung Batalkan Program Sarapan Gratis, Fokus Alihkan Anggaran untuk KJP dan KJMU
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan pembatalan program sarapan bergizi gratis di Jakarta. Keputusan tersebut diambil s
PemerintahanBEKASI -Sosok Agus Budiyanto, Lurah Jatiraden, Bekasi, mendadak viral setelah beredar sebuah proposal permintaan sumbangan untuk pembelian pendingin ruangan (AC) yang disebarkan oleh pihak kelurahan.
Permintaan tersebut membuat publik tercengang karena menurut warga, pemerintah seharusnya memiliki anggaran untuk kebutuhan tersebut dan bukan meminta bantuan dari masyarakat.
Awal mula kejadian ini bermula dari unggahan akun media sosial Eckha Luphcats Moslemmorphosis yang mengeluhkan tentang surat permohonan sumbangan AC yang diterima dari pihak Kelurahan Jatiraden.
Baca Juga:
Melalui postingannya di Facebook, Eckha mengungkapkan keterkejutannya membaca proposal yang berisi permintaan sumbangan untuk pembelian AC guna menciptakan ruang pelayanan yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Proposal tersebut menyebutkan bahwa kantor Kelurahan Jatiraden yang baru memiliki ruangan yang luas, namun kekurangan sarana dan prasarana pendukung, khususnya AC.
Baca Juga:
Oleh karena itu, pihak kelurahan mengajukan permohonan bantuan untuk pengadaan AC dari perusahaan atau pihak lain.
Eckha menanggapi hal tersebut dengan kebingungan, karena menurutnya, pihak kelurahan seharusnya sudah menerima anggaran dari pemerintah yang cukup untuk kebutuhan tersebut.
Eckha pun menduga ada kemungkinan tindak pidana korupsi yang terlibat, mengingat permintaan sumbangan kepada warga sangat tidak biasa untuk sebuah instansi pemerintah.
Postingan Eckha mengenai proposal tersebut segera viral dan mendapat perhatian luas. Setelah viral, netizen langsung menyerbu akun media sosial Lurah Jatiraden, Agus Budiyanto, dengan beragam komentar yang menanyakan tentang anggaran pemerintah yang tidak jelas alokasinya, terutama anggaran dana desa yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Tidak hanya itu, banyak netizen yang mengadukan perihal proposal ini kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar masalah ini diselesaikan segera.
Beberapa akun bahkan menandai Gubernur untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai situasi ini.
Sosok Agus Budiyanto sendiri kini menjadi sorotan publik, dan banyak yang mempertanyakan mengapa pemerintah kelurahan meminta bantuan untuk hal yang seharusnya sudah dianggarkan. Diharapkan kasus ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.
Profil Lurah Jatiraden:
Nama: Agus Budiyanto
Jabatan: Lurah Jatiraden
Tempat/Tanggal Lahir: Bekasi, 15 Juli 1971
Usia: 53 Tahun
Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi
(tb/n14)
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan pembatalan program sarapan bergizi gratis di Jakarta. Keputusan tersebut diambil s
PemerintahanJAWA BARAT Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk me
PemerintahanSUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan respons terkait penahanan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kr
PemerintahanJAKARTA Mantan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, kini bergabung menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam menghadapi kasus du
PolitikMEDAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ESDM Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Satgas Pangan Sumut melakukan insp
PemerintahanJAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan kemarahan terkait temuan peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak se
EkonomiKARO Kasus pembunuhan disertai pembakaran yang menimpa seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus berlanjut. Sidang kasus te
Hukum dan KriminalJAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, pada Kami
PolitikMEDAN Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin, angkat bicara terkait viralnya kasus PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) bernam
BeritaMEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat d
Pemerintahan