
Optimalisasi Pajak Daerah, Pemprov Sumut Teken PKS dengan DJP dan DJPK Kemenkeu RI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat d
PemerintahanJAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah keras adanya informasi yang menyebutkan bahwa PT Aneka Tambang (ANTAM) terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga mencapai Rp5,9 kuadriliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan publik.
Baca Juga:
Dalam keterangan kepada wartawan pada Selasa (11/3), Harli menjelaskan bahwa tidak ada angka kerugian negara sebesar itu dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.
"Mana ada itu, tidak ada kerugian sebesar itu. Dari proses yang sedang berjalan juga tidak menyebut jumlah kerugian itu," tegasnya.
Baca Juga:
Dua Kasus Korupsi ANTAM Harli mengungkapkan bahwa saat ini Kejagung tengah menangani dua kasus korupsi yang melibatkan PT ANTAM, yaitu kasus jual beli emas yang melibatkan Budi Said dan pengelolaan komoditas emas sebanyak 109 ton.
Namun, kedua kasus tersebut tidak ditemukan adanya kerugian negara yang mencapai Rp5,9 kuadriliun seperti yang disebutkan dalam informasi yang beredar.
"Tidak ada kerugian negara sebesar itu. Dua kasus yang sedang ditangani, baik terkait Budi Said maupun emas 109 ton, tidak ada yang melibatkan kerugian hingga angka itu," ujarnya.
Selain itu, Harli juga menegaskan bahwa tuduhan mengenai emas 109 ton yang dikaitkan dengan kasus ANTAM merupakan emas palsu adalah informasi yang keliru.
"Emasnya asli, dari kasus yang kami tangani selama ini, emasnya asli," ujar Harli menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan ANTAM, Syarif Faisal Alkadrie, memberikan penjelasan terkait kualitas produk emas yang diproduksi oleh perusahaan.
Syarif menegaskan bahwa seluruh produk emas ANTAM sudah memenuhi standar internasional dan diproses di pabrik yang tersertifikasi oleh London Bullion Market Association (LBMA).
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat d
PemerintahanMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan Pangdam I/BB Rio Firdianto membahas berbagai hal tentang kolabora
BeritaBATU BARA Guna memastikan kualitas dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta beras bagi masyarakat di
NasionalBANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di Bandung
Hukum dan KriminalSUMUT Satgas Pangan Subdit Industri Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Pemprov Sumut melakukan inspeksi mendadak (sidak)
EkonomiBITVONLINE.COM Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan. Tujuan utam
AgamaJAKARTA Rekan Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan masyarakat dapat mengakse
SosokMEDAN Haposan Situngkir, kakak kandung dari Rusman Maralen Situngkir, menaruh kecurigaan atas kematian adiknya yang sebelumnya disebutkan s
Hukum dan KriminalMEDAN Penjabat (Pj) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Yulia Effendy Pohan mengajak para kader DWP Sumut
AgamaMEDAN Haposan Situngkir, kakak kandung dari Rusman Maralen Situngkir, menaruh kecurigaan atas kematian adiknya yang sebelumnya disebutkan s
Hukum dan Kriminal