
Penerapan Delay System di Pelabuhan Merak Untuk Lancarkan Arus Mudik Lebaran 2025
BANTEN Sebagai upaya untuk mengatasi potensi kepadatan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 2025, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, akan
PemerintahanJAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah dalam kasus korupsi yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam wawancara pada Selasa (11/3/2025).
Baca Juga:
"Ratusan miliar," ungkap Fitroh mengenai besaran kerugian negara dalam kasus yang tengah diselidiki tersebut.
Kasus ini berhubungan dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan yang melibatkan beberapa pihak.
Baca Juga:
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari dua klaster, yakni penyelenggara negara dan pihak swasta.
Terkait dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu, salah satu nama yang turut terseret dalam kasus ini adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK).
Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman RK di Bandung pada Senin (10/3), namun hingga saat ini KPK belum membeberkan detail keterlibatan RK atau bukti awal yang mengarah pada penggeledahan tersebut.
Menanggapi hal ini, RK telah memberikan pernyataan terkait penggeledahan yang dilakukan di rumahnya.
"Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung dan membantu tim KPK secara profesional," ujar RK.
KPK mengonfirmasi bahwa ada lima tersangka dalam kasus ini, namun belum merinci identitas mereka.
Kasus ini sedang dalam pengembangan, dan KPK berjanji akan mengungkapkan lebih lanjut pada hari Kamis atau Jumat minggu ini.
Tessa Mahardhika, Jubir KPK, menambahkan bahwa identitas dan detail kasus ini akan segera diumumkan setelah seluruh proses berjalan.
"Kita tunggu saja, jelasnya pada saat perkara ini dirilis," ujar Tessa.
Kasus ini mengundang perhatian publik, mengingat besarnya potensi kerugian negara dan keterlibatan pejabat tinggi seperti Ridwan Kamil.
Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dan memastikan keadilan ditegakkan.
(dc/a)
BANTEN Sebagai upaya untuk mengatasi potensi kepadatan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 2025, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, akan
PemerintahanJAKARTA Pemerintah Indonesia berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh wilayah tanah air. Rencan
PemerintahanJAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan pembatalan program sarapan bergizi gratis di Jakarta. Keputusan tersebut diambil s
PemerintahanJAWA BARAT Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk me
PemerintahanSUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan respons terkait penahanan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kr
PemerintahanJAKARTA Mantan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, kini bergabung menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam menghadapi kasus du
PolitikMEDAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ESDM Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Satgas Pangan Sumut melakukan insp
PemerintahanJAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan kemarahan terkait temuan peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak se
EkonomiKARO Kasus pembunuhan disertai pembakaran yang menimpa seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus berlanjut. Sidang kasus te
Hukum dan KriminalJAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, pada Kami
Politik