MEDAN -Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Aris Yudhariansyah, terkait kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk penanggulangan Covid-19 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut pada tahun 2020.
Vonis tersebut dibacakan oleh hakim ketua Sarma Siregar pada Senin (10/3/2025). Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Aris terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dengan pihak lain dalam pengadaan APD, yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan Covid-19.
"Menjatuhkan hukuman sesuai dakwaan primer karena terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dengan kurangan penjara selama 4 tahun, dipotong selama terdakwa dalam masa tahanan, dan ganti rugi sebesar Rp 500 juta dengan subsider 1 bulan tahanan," ujar Sarma.
Baca Juga:
Aris terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.
Selain Aris, hakim juga memvonis Ferdinand Hamzah Siregar yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus tersebut.
Baca Juga:
Ferdinand divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider satu bulan kurungan. Namun, Ferdinand tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti (UP) karena sudah melunasi kerugian negara sebesar Rp 75 juta.
"Menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan primer dengan denda Rp 75 juta yang telah dibayarkan oleh terdakwa Ferdinand yang dititipkan di Kejaksaan Negeri Medan sebesar Rp 20 juta," tambah Sarma.
Hakim menyebutkan bahwa hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Khusus untuk Aris, ia belum mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya.
Namun, hal yang meringankan adalah sikap sopan dari kedua terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, dan memiliki tanggungan keluarga.
Setelah putusan tersebut dibacakan, hakim memberikan waktu tujuh hari bagi penasihat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) untuk mempertimbangkan apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan banding.
KALTARA Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, mengungkapkan bahwa bisnis narkoba yang dijalankan oleh Dir
Hukum dan Kriminal
MAKASSAR Pedagang minyak goreng di Pasar Pabaengbaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan pemeriksaan mandiri terhadap takaran Mi
Ekonomi
bitvonline.comMenteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia yang menghambat distribusi gas elpiji 3
Ekonomi
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Aris Yu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia dan Vietnam telah berhasil menyelesaikan perjanjian kerja sama terkait zona
Nasional
CIBUBUR Konten kreator Bobon Santoso resmi memeluk agama Islam dengan menjalani prosesi mualaf yang dipandu oleh Ustaz Derry Sulaiman. Pros
Entertainment
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Ketenag
Nasional
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menggelar pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma
Nasional
MEDAN Pada malam ke11 bulan Ramadhan, sebuah ceramah singkat disampaikan oleh seorang santri dari Pesantren Nuur Ar Radyah di Mesjid Isti
Entertainment
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus Hari Raya bagi pengemudi ojek
Pemerintahan
