Korupsi Berjamaah Pejabat Pemko Padangsidimpuan Rugikan Negara Rp 2,387 Miliar

Pelaksanaan perjalanan dinas tersebut juga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga, dari seluruh modus operandi penggerogotan uang negara yang dilakukan para pejabat di lingkungan Pemko Padangsidimpuan itu, total kerugian negaranya mencapai Rp 2,387,447,376.

Baca Juga:

• Alasan KPK Belum Tahan Sekjen DPR Indra Iskandar: Perhitungan Kerugian Negara Belum Selesai
• IPHI Desak Revisi UU Haji, Tolak Usulan Pembubaran BPKH

Hmmmm, enak betul ya? Akankah aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan akan menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Sumut ini atas korupsi berjamaah ini?

Kita tunggu….!*

Baca Juga:

• BPKN Tinjau Terminal BBM Plumpang untuk Pastikan Kualitas Distribusi yang Berlapis
• Diduga Korupsi, Anggaran Perjalanan Dinas di Musim Lockdown Covid-19 Capai Rp 4,6 Miliar

Alasan KPK Belum Tahan Sekjen DPR Indra Iskandar: Perhitungan Kerugian Negara Belum Selesai

IPHI Desak Revisi UU Haji, Tolak Usulan Pembubaran BPKH

BPKN Tinjau Terminal BBM Plumpang untuk Pastikan Kualitas Distribusi yang Berlapis

Diduga Korupsi, Anggaran Perjalanan Dinas di Musim Lockdown Covid-19 Capai Rp 4,6 Miliar

Tom Lembong Tegaskan Tak Nikmati Duit dalam Kasus Gula, Ini Jawaban Kejagung

Polda Sumut Selidiki Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Bank Mandiri Medan, Kerugian Ditaksir Capai Rp 30 Miliar