TANGGERANG -Yunihar, kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, mengkritik pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyebut bahwa Arsin siap membayar denda Rp 48 miliar terkait kasus pemasangan pagar laut di Tangerang.
Yunihar menegaskan bahwa pernyataan tersebut kacau dan tidak akurat.
"Perlu kami klarifikasi bahwa sampai saat ini, klien kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait hal tersebut. Kami tahu informasi itu justru dari pemberitaan media," ujar Yunihar pada Sabtu (1/3/2025).
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa meskipun menghormati kewenangan Menteri KKP, pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut dengan klien yang kini masih dalam tahanan.
Sakti sebelumnya menyatakan bahwa Kades Kohod dan perangkat desa yang terlibat telah menyanggupi membayar denda administratif sebesar Rp 48 miliar. Pemberian sanksi administratif ini terkait pemasangan pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar peraturan.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut, Menteri KKP juga menyebutkan bahwa Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus ini dan telah menetapkan Arsin serta tiga orang lainnya sebagai tersangka dengan tuduhan pemalsuan dokumen.
Arsin dan stafnya saat ini dikenakan sanksi administratif dan telah dinyatakan siap membayar denda, namun kubu Arsin menegaskan bahwa mereka belum menerima informasi resmi dari KKP terkait hal ini.
Proses penyelidikan dan pemeriksaan kasus ini masih berjalan di bawah pengawasan Bareskrim.
Kasus ini muncul setelah Kades Kohod dan perangkat desa dituduh melakukan pelanggaran dalam proyek pemasangan pagar laut yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Mereka dijerat dengan Pasal 263 dan 264 KUHP yang mengancam hukuman penjara hingga 8 tahun.
(kp/n14)
MALUKU UTARA Gunung Dukono yang terletak di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Senin, 10 Maret 2025, se
Peristiwa
NIAS BARAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melakukan kunjungan ke Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, unt
Pemerintahan
JAKARTA Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan klarifikasi terkait informasi yang keliru mengenai sumber da
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota yang berprestasi karena berhasil mengungkap kasus besar dan jadi pe
TNI & POLRI
NUSA TENGGARA TIMUR Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja, diduga melakukan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur.
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 m
Nasional
JAKARTA BARAT Kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di penampungan air (toren) yang berada di bawah tanah dengan kedalaman men
Investigasi
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat protes dari warganet terkait peninjauan banjir menggunaka
Nasional
JAKARTA PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mulai melaksanakan rekonstruksi pada Jalan Tol JakartaCikampek (Japek) untuk memenuhi Standar Pel
Nasional
JAWA TENGAH Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, menyampaikan permohonan maaf kepada Kusyanto (38 tahun), warga Desa Dimoro, Kabupaten Gro
Hukum dan Kriminal
