Sebelumnya, Divpropam Polri menyampaikan bahwa mereka telah mulai mendalami kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap band Sukatani. Akun media sosial Divpropam Polri juga menyebutkan bahwa dua personel dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah telah diperiksa, menjadikan total enam personel yang telah dimintai keterangannya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga memberikan tanggapan terkait permasalahan ini. Ia mengungkapkan bahwa kasus ini kemungkinan besar berasal dari miskomunikasi, yang membuat band Sukatani merasa perlu meminta maaf kepada Polri atas lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar." Lagu tersebut berisi kritik terhadap kepolisian.
Baca Juga:
"Polri tidak anti-kritik. Kritik adalah masukan untuk evaluasi. Kami harap setiap personel Polri bisa legawa menerima kritik dan memperbaiki kinerja berdasarkan hal tersebut," ujar Kapolri pada Jumat (21/2/2025).
Sementara itu, band Sukatani kini masih dalam masa pemulihan, dan mereka enggan membawakan lagu "Bayar Bayar Bayar" di atas panggung hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.
Baca Juga:
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
