SUKABUMI -Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama aparat Bareskrim Polri menyegel satu unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.4311 di Jalan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (19/2/2025). Penyegelan ini dilakukan setelah ditemukan praktik kecurangan yang merugikan konsumen.
"Temuan ini berdasarkan aduan masyarakat dan kemudian ditindak oleh Bareskrim serta dilakukan pendalaman bersama Kemendag dan Pemda," ujar Mendag Budi Santoso di lokasi.
Baca Juga:
Modus Kecurangan
Baca Juga:
Dari hasil penyelidikan, ditemukan alat pengurang takaran bahan bakar berupa printed circuit board (PCB) yang dipasang pada empat dispenser BBM di SPBU tersebut. PCB tersebut berfungsi mengurangi volume BBM yang seharusnya diterima oleh konsumen.
"Setiap pengisian 20 liter BBM, volume yang diberikan berkurang sekitar 600 mililiter atau sekitar tiga persen dari jumlah seharusnya. Hal ini jelas merugikan masyarakat," ungkap Budi.
Berdasarkan perkiraan awal, kerugian yang ditimbulkan akibat praktik kecurangan ini mencapai Rp 1,4 miliar per tahun.
Kronologi Pengungkapan
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syarifudin, menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik curang di SPBU tersebut.
Pada Kamis (2/1/2025) sekitar pukul 14.00 WIB, tim penyelidik Subdit 1 Tipidter Bareskrim Polri, bersama Direktorat Metrologi Ditjen PKPN Kemendag dan Pertamina Patra Niaga, melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, kasus ini langsung dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Direktur PT PBM, Rudi, sebagai terlapor.
Menurut Nunung, modus yang digunakan adalah pemasangan PCB pada mesin dispenser, yang dilengkapi dengan komponen elektronik dan travo pengatur arus listrik. Perangkat ini disembunyikan di kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan alat ukur BBM.
Ancaman Sanksi Hukum
Pihak kepolisian menyatakan bahwa pemilik SPBU diduga melanggar Pasal 27 jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta.
"Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pihak SPBU juga akan dijerat dengan pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," tegas Nunung.
Penyegelan SPBU ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam melindungi hak konsumen dan menindak tegas praktik kecurangan dalam perdagangan bahan bakar di Indonesia.
(tb/a)
DELISERDANGMafia tanah semakin menjadijadi di negeri ini. Kali ini, skandal besar terjadi di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupate
Nasional
BITVONLINE.COM Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Antioxidants pada bulan Desember menunjukkan bahwa luteolin, senyawa
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Pecatur Indonesia, Satria Duta Cahaya, semakin dekat meraih gelar Internasional Master (IM) setelah tampil konsisten dalam turnamen
Kesehatan dan Olahraga
JAKARTA Fenomena viral KaburAjaDulu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial, mendapat tanggapan dari Ketua Umum PAN sekaligus Me
Nasional
KUDUS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus melaporkan adanya pertumbuhan signifikan dalam industri hasil temb
Nasional
JAWA TIMUR Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (22/2)
Peristiwa
JAKARTA Sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoy
Nasional
DELI SERDANG Sebuah tindakan kontroversial dilakukan oleh pengusaha tambak yang memagari kawasan hutan lindung seluas 48 hektar di pesisir
Nasional
JAWA BARAT Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LH) Hanif Faisol Nurofiq bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan aksi
Nasional
JAKARTA Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memimpin Apel Siaga Jakarta Siap Menjaga Jakarta yang digelar di Waduk Pluit, Penjaringan,
Nasional