PEKANBARU -Artis Hana Hanifah diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah di Sekretariat DPRD (Setwan) Riau, dengan aliran dana mencapai sekitar Rp 900 juta. Hingga Februari 2025, Hana Hanifah belum mengembalikan uang tersebut, meskipun pihak berwajib telah mengonfirmasi adanya dugaan penerimaan dana ilegal.
Kombes Anom Karibianto, Kepala Bidang Humas Polda Riau, dalam wawancaranya pada Senin (17/2/2025) di Pekanbaru, mengungkapkan bahwa Hana Hanifah belum mengembalikan dana yang diterimanya.
Baca Juga:
"Sejauh ini belum dikembalikan sama HH (Hana Hanifah)," ujar Anom, menanggapi pertanyaan seputar perkembangan penyelidikan.
Baca Juga:
Pihak kepolisian pun mengimbau agar Hana Hanifah dan pihak-pihak lain yang diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi ini segera mengembalikan uang yang diterima untuk disita dan digunakan sebagai barang bukti.
JAKARTA Kenaikan iuran BPJS Kesehatan belakangan ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Langkah ini diambil oleh peme
Nasional
JAKARTA Kepala Desa Kohod Arsin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) untuk diperiksa terkait kasus dugaan pem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan waspada terhadap banjir pesisir atau rob yang diperk
Nasional
YOGYAKARTA Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo, pada pagi hari ini, Senin
Nasional
JAKARTA Ahmad Farizi, seorang karyawan minimarket, memberikan kesaksian dalam persidangan kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat memberikan dampak
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana atau CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anag
Nasional
MEDAN Polsek Medan Area bersama Muspika, Lurah/Kepling, PPL Pertanian Pemko Medan, dan Bhayangkari mengikuti kegiatan Launching Penguatan P
Nasional
JAKARTA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemkes RI) dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pad
Nasional
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Novita Bulan
Nasional