
PAGAR HARAM DI TANAH NEGARA: KEJAHATAN TERANG-TERANGAN YANG DIBEKINGI APARAT?
DELISERDANGMafia tanah semakin menjadijadi di negeri ini. Kali ini, skandal besar terjadi di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupate
NasionalJAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada 19.337 narapidana (napi) sebelum Hari Raya Idulfitri 2025. Angka ini berkurang signifikan dari rencana semula yang menyasar 44.589 napi setelah dilakukan verifikasi dan asesmen ulang.
Supratman menjelaskan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktur Pidana menyaring jumlah penerima amnesti yang semula lebih banyak menjadi sekitar 19.000 napi. "Kami terus melakukan perbaikan dan verifikasi data napi yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti," ungkap Supratman dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Baca Juga:
Pemerintah akan memberikan amnesti berdasarkan empat kategori narapidana, di antaranya:
Baca Juga:
Narapidana Kasus Politik: Napi yang terkait dengan kasus Papua, yang dianggap makar namun tidak terlibat dalam aksi bersenjata.
Narapidana dengan Penyakit Berkepanjangan: Seperti narapidana yang mengidap HIV/AIDS dan gangguan kejiwaan.
Narapidana Terkait UU ITE: Mereka yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan kasus penghinaan terhadap kepala negara.
Narapidana Narkoba: Napi yang seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara, karena dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba.
Supratman menambahkan bahwa meski angka penerima amnesti sudah disusun, jumlah tersebut masih bisa berubah karena proses verifikasi masih terus berlangsung. Pemerintah juga menampung aspirasi, termasuk dari anggota DPR di Papua, yang mengusulkan pemberian amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyatakan kesediaannya untuk integrasi dengan Republik Indonesia. Usulan ini, menurut Supratman, akan disampaikan kepada Presiden.
"Jika ada surat resmi dan pernyataan kesetiaan kepada Republik Indonesia, amnesti ini bukan hal yang mustahil untuk diberikan," tambahnya.
(bs/n14)
DELISERDANGMafia tanah semakin menjadijadi di negeri ini. Kali ini, skandal besar terjadi di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupate
NasionalBITVONLINE.COM Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Antioxidants pada bulan Desember menunjukkan bahwa luteolin, senyawa
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Pecatur Indonesia, Satria Duta Cahaya, semakin dekat meraih gelar Internasional Master (IM) setelah tampil konsisten dalam turnamen
Kesehatan dan OlahragaJAKARTA Fenomena viral KaburAjaDulu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial, mendapat tanggapan dari Ketua Umum PAN sekaligus Me
NasionalKUDUS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus melaporkan adanya pertumbuhan signifikan dalam industri hasil temb
NasionalJAWA TIMUR Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (22/2)
PeristiwaJAKARTA Sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoy
NasionalDELI SERDANG Sebuah tindakan kontroversial dilakukan oleh pengusaha tambak yang memagari kawasan hutan lindung seluas 48 hektar di pesisir
NasionalJAWA BARAT Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LH) Hanif Faisol Nurofiq bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan aksi
NasionalJAKARTA Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memimpin Apel Siaga Jakarta Siap Menjaga Jakarta yang digelar di Waduk Pluit, Penjaringan,
Nasional