SUMUT - Polda Sumatera Utara (Sumut) tengah menghadapi dugaan pemerasan yang melibatkan sejumlah penyidiknya. Kasus ini terkait dengan pemerasan terhadap kepala sekolah SMK di wilayah Nias, yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik di Polda Sumut. Kini, kasus ini sedang dalam penanganan oleh Paminal dan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
Kepala Kortas Tipikor, Irjen Cahyono Wibowo, menyampaikan bahwa tim gabungan dari Kortas Tipikor, Paminal, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya berencana untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, informasi tentang operasi tersebut bocor, sehingga upaya OTT gagal dilakukan.
"Ada satu kasus yang sudah berjalan di Polda Sumut. Itu sudah kita naikkan ke tahap penyidikan. Untuk kasusnya yang di etik pun sudah selesai, tinggal sidangnya. Itu terkait masalah pemerasan, terkait dengan dana alokasi khusus (DAK)," kata Cahyono dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga:
Cahyono mengungkapkan bahwa dalam kasus ini, pemerasan melibatkan dua orang penyidik, yang satu di antaranya merupakan penyidik utama di Polda Sumut. Namun, ia belum mengungkapkan pangkat atau inisial keduanya.
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
