SUMUT -Ratusan warga Sumatera Utara (Sumut) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumut pada Selasa ,11/2/2025. Aksi tersebut dipicu oleh kasus penipuan yang melibatkan Nina Wati, seorang perempuan yang dijadikan terdakwa dalam dugaan penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan calon siswa TNI dan Akademi Kepolisian/Akpol. Massa yang terdiri dari keluarga korban menuntut keadilan serta meminta agar proses hukum terhadap Nina Wati segera diselesaikan.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Faisal Kurniawan menyampaikan empat tuntutan utama, yang di antaranya meminta DPRD Sumut untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat/RDP terkait penipuan yang dilakukan Nina Wati, serta menuntut agar pihak berwajib segera menindak tegas oknum TNI yang terlibat dalam penipuan ini.
"Selama 16 kali persidangan, terdakwa Nina Wati tidak pernah hadir. Hanya hadir melalui Zoom dengan alasan sakit, tetapi ternyata dia tidak dirawat di rumah sakit, melainkan di rumahnya. Kami menuntut agar dia segera ditangkap dan diadili," ujar Faisal.
Baca Juga:
Para korban juga mendesak aparat hukum untuk bertindak lebih tegas. Mereka mencurigai adanya kongkalikong antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga Nina Wati dapat bebas dari tanggung jawab hukum. Salah seorang orangtua korban menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang lambat dan tidak transparan.
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
