BEKASI - Sunardi (43), warga Kampung Cikoronjo, Desa Sindangmulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, tega membunuh pegawai bank keliling, Sri Pujayanti (22), lantaran kesal kerap ditagih utang sebesar Rp 4 juta. Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengungkapkan, sebetulnya utang pokok yang dimiliki Sunardi hanya Rp 2,7 juta. Namun, akibat adanya bunga pinjaman, jumlah yang harus dikembalikan membengkak menjadi Rp 4 juta dengan cicilan Rp 115.000 selama 10 bulan.
"Pengakuan tersangka utangnya Rp 2,7 juta. Tapi dia harus mengembalikan sebanyak Rp 4 juta. Itu dicicil Rp 115.000 selama 10 bulan," kata Mustofa di rumah pelaku, Rabu (5/2/2025).
Baca Juga:
Baca Juga:
MEDAN Puluhan siswa dan orang tua kembali melakukan aksi demo di SMK Negeri 10 Medan, Jalan Cik Dit Tiro Medan, Rabu (12/02/2025). Aksi in
Pendidikan
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada 2026 menjadi langkah yang tak dap
Nasional
JAWA TIMUR Setelah dua hari tertutup material longsor, jalur wisata menuju Gunung Bromo kembali normal pada Rabu (12/2/2025). Akses ini sem
Nasional
SUMUT Sebanyak ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian pihak seko
Nasional
KALTIM Pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,15 triliun. Langkah ini diambil m
Nasional
JAKARTA Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Bapak Musa Rajekshah, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Mualem Muzakir Manaf dan Fadhu
Nasional
JAKARTA Polri mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod, Arsin, dan Sekretaris Desa Kohod, yang keduanya terlibat dalam kasus pemalsuan surat i
Hukum dan Kriminal
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan keinginan Indonesia untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan dengan
Nasional
LAMPUNG Seorang kernet Bus Damri, Arief Rahman (28), mengalami luka tusuk setelah diserang oleh seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakibatkan pembatalan dan penundaan sejumlah proyek infras
Nasional