Kasus ini berawal dari jeratan hukum yang menimpa Ronald Tannur atas kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Vonis bebas yang diterima Ronald Tannur sempat menimbulkan kontroversi, dan belakangan terungkap bahwa vonis tersebut diduga diperoleh melalui suap kepada tiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim tersebut kini tengah diadili, bersama dengan pengacara dan pihak-pihak terkait lainnya.
Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kasus ini melibatkan pemberian suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu (setara Rp 3,6 miliar) kepada ketiga hakim yang terlibat, yaitu Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Vonis bebas yang diterima Ronald Tannur pun dibatalkan setelah adanya proses kasasi oleh jaksa, dan saat ini Ronald Tannur telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
JAKARTA Pesiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan khusus kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran
Politik
bitvonline.comRamadan 2025 akan segera tiba, dan persiapan menyambut bulan suci ini menjadi penting untuk memastikan kenyamanan dan kelanca
Agama dan Budaya
BALI Pemotongan anggaran besarbesaran terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah berdampak signifika
Ekonomi
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mendiskualifikasi calon Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai, dalam
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tersangka dalam kasus korupsi pencairan kredit usaha PT BPR Bank Jepara Arth
Hukum dan Kriminal
MAGELANG Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama 18 kepala daerah dari PDIP akhirnya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Ma
Nasional
JAKARTA Pada Senin (24/2), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan. Peluncuran yang disaksikan oleh
Nasional
MEDAN Universitas Al Azhar Medan kembali menegaskan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan dengan melantik jajaran kepemimpinan baru y
Nasional
JAKARTA Kenaikan iuran BPJS Kesehatan belakangan ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Langkah ini diambil oleh peme
Nasional
JAKARTA Kepala Desa Kohod Arsin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) untuk diperiksa terkait kasus dugaan pem
Hukum dan Kriminal