JAKARTA -Kuasa hukum mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Bambang Gatot Ariyono, menegaskan bahwa kliennya menjadi “kambing hitam” dalam kasus korupsi terkait tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025), pengacara mempertanyakan tuduhan jaksa yang menyebut Bambang menerima uang sebesar Rp 60 juta untuk memuluskan Revisi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT Timah Tbk tahun 2019.
“Apakah wajar kemudian pada diri terdakwa guna memuluskan RKAB menerima uang sejumlah Rp 60 juta? Ditambah dengan fasilitas main golf?” kata pengacara Bambang.
Baca Juga:
RKAB, yang merupakan dokumen wajib bagi setiap perusahaan tambang yang harus disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencakup aspek usaha, teknis, dan lingkungan. Kuasa hukum Bambang mempertanyakan apakah uang dan fasilitas yang diterima kliennya hanya untuk memuluskan proses tersebut cukup menjadi alasan bagi Bambang untuk mengabaikan sumpah jabatannya sebagai Dirjen Minerba.
Baca Juga:
Pengacara Bambang juga menyebutkan bahwa kliennya hanyalah sasaran empuk dalam kasus ini dan menjadi kambing hitam dalam proses hukum yang tengah berlangsung. Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Bambang menyetujui Revisi RKAB PT Timah Tbk yang belum dilengkapi dengan studi analisis dampak lingkungan (Amdal) dan studi kelayakan mengenai pembelian bijih timah dari penambang ilegal.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa Bambang menerima fasilitas sponsor untuk kegiatan golf tahunan dari PT Timah yang mencakup tiga unit iPhone 6 senilai Rp 12 juta dan tiga jam Garmin seharga Rp 21 juta.
Atas perbuatannya, Bambang Gatot Ariyono didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun
(N/014)
bitvonline.comRamadan 2025 akan segera tiba, dan persiapan menyambut bulan suci ini menjadi penting untuk memastikan kenyamanan dan kelanca
Agama dan Budaya
BALI Pemotongan anggaran besarbesaran terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah berdampak signifika
Ekonomi
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mendiskualifikasi calon Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai, dalam
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tersangka dalam kasus korupsi pencairan kredit usaha PT BPR Bank Jepara Arth
Hukum dan Kriminal
MAGELANG Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama 18 kepala daerah dari PDIP akhirnya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Ma
Nasional
JAKARTA Pada Senin (24/2), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan. Peluncuran yang disaksikan oleh
Nasional
MEDAN Universitas Al Azhar Medan kembali menegaskan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan dengan melantik jajaran kepemimpinan baru y
Nasional
JAKARTA Kenaikan iuran BPJS Kesehatan belakangan ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Langkah ini diambil oleh peme
Nasional
JAKARTA Kepala Desa Kohod Arsin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) untuk diperiksa terkait kasus dugaan pem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan waspada terhadap banjir pesisir atau rob yang diperk
Nasional