Medan – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta Bupati Nias Selatan untuk menunda dan meninjau ulang hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Nias Selatan tahun 2024. Permintaan ini terkait adanya peserta seleksi yang diketahui sebagai anggota aktif salah satu partai politik di wilayah tersebut.
“Hal ini memperhatikan adanya satu orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi merupakan anggota partai/pengurus aktif di salah satu partai di Kabupaten Nias Selatan,” ujar James Marihot Panggabean, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Jumat (10/1/2025).
Baca Juga:
James menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah menerima pengaduan dari masyarakat. Identitas pelapor dirahasiakan untuk melindungi keamanan dan privasinya. “Laporan warga menyampaikan bahwa terdapat satu orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2024 hingga tahap akhir merupakan anggota dan pengurus partai di Kabupaten Nias Selatan,” katanya.
Baca Juga:
Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Ombudsman RI menemukan kebenaran atas informasi tersebut. Sebagai tindak lanjut, surat resmi telah dikirimkan kepada Bupati Nias Selatan untuk meninjau ulang hasil seleksi tahap akhir.
“Itu dikarenakan adanya satu orang peserta yang merupakan pengurus partai politik. Mempertimbangkan jadwal saat ini terkait pengusulan Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk PPPK, Ombudsman juga telah berkoordinasi dengan BKN Regional VI untuk menangguhkan pengurusan NIP atas nama peserta yang terkait,” jelas James.
Ia menegaskan bahwa hal ini melanggar persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati Nias Selatan. Salah satu syarat utama adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Tim Ombudsman telah memverifikasi dokumen pengaduan yang membuktikan bahwa peserta tersebut adalah anggota dan pengurus partai politik,” tambahnya.
James berharap pemerintah daerah dapat menjaga transparansi dan integritas dalam proses seleksi pegawai. “Kami mendorong agar pemerintahan berjalan bersih dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami yakin Bupati Nias Selatan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan melakukan perbaikan yang diperlukan,” pungkasnya.
(christie)
JAKARTA Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani tiba di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 08.28 WIB pagi ini, menjelang pengumu
Nasional
MAGELANG Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 17 kepala daerah yang berasal dari kader Partai Demokr
Nasional
JAKARTA Kecelakaan tunggal melibatkan truk bermuatan hebel terjadi di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, arah Cawang, pada Senin (24/2/2025) se
Nasional
JAKARTA Perdagangan awal pekan ini dimulai dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, seiring dengan menantinya rilis data uang
Ekonomi
KEPULAUAN RIAU Seorang anggota TNI Angkatan Laut (TNI AL), Serda JDL, tewas dalam insiden keributan yang diduga melibatkan anggota TNI Angk
Hukum dan Kriminal
PURBALINGGA Seorang pendaki asal Bekasi, Jawa Barat, Marcel (16), meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam jurang di kawasan puncak Gunung
Nasional
BOGOR Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa prajurit TNI yang ingin berpolitik atau ter
Nasional
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi pada Jumat, 28 Febr
Agama dan Budaya
BITVONLINE.COM Takjil, makanan dan minuman untuk berbuka puasa, telah menjadi salah satu tradisi khas bulan Ramadan yang tidak terpisahkan
Agama dan Budaya
JAKARTA Kepadatan lalu lintas (lalin) terjadi di sejumlah ruas tol yang mengarah ke Jakarta, salah satunya di Tol Jagorawi. Kepadatan ini d
Nasional