JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami dua aspek utama dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua aspek tersebut adalah etika dan hukum, yang dianggap saling berkaitan dan saling melengkapi dalam menentukan kelayakan calon pemimpin lembaga antikorupsi tersebut.
Soedeson Tandra menegaskan bahwa penilaian terhadap calon pimpinan KPK tidak hanya berhenti pada aspek teknis semata, namun juga harus memperhatikan faktor etika dan latar belakang hukum calon tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis (14/11), Tandra menjelaskan bahwa etika dan hukum adalah dua pilar yang tak bisa dipisahkan.
“Di Golkar, ada dua hal penting yang akan kami gali, yaitu di ranah etika dan ranah hukum,” ujarnya. Tandra lantas memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara etika dan hukum. Ia mengibaratkan etika sebagai laut, sedangkan hukum adalah kapal yang mengarunginya. “Etika itu lautan, hukum itu kapalnya. Kalau kapal tidak ada laut, ya, kapal itu tidak bisa berlayar,” jelasnya, menggambarkan betapa pentingnya keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Tandra juga menekankan bahwa pihaknya tidak ingin kejadian-kejadian buruk di masa lalu, di mana pimpinan KPK terjerat kasus korupsi, terulang kembali. Ia mengatakan, untuk itu, sangat penting bagi Komisi III DPR untuk menggali latar belakang calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas), serta memastikan tidak ada cacat etik atau hukum yang menyertai calon-calon tersebut.
