JAKARTA- Masalah hunian layak bagi warga Jakarta kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2025 di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2024). Anggota Fraksi Gerindra, Anggi Arando Siregar, bersama Anggota Fraksi Golkar, Farah Savira, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat akses masyarakat terhadap perumahan yang layak melalui konsep pembangunan berbasis kawasan.
Anggi menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu menyediakan kemudahan dan bantuan bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak dengan memanfaatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berbasis kawasan. Menurutnya, keterbatasan dan tingginya harga lahan di Jakarta seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang terjangkau.
“Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan perumahan dan kawasan permukiman berbasis kawasan, agar warga Jakarta, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat mengakses hunian layak dan terjangkau,” jelas Anggi.
Dalam rapat tersebut, Anggi menyinggung data mengenai kawasan kumuh di Jakarta. Terdapat 55 RW kumuh yang masih memerlukan perhatian khusus dari Pemprov DKI. “Pemerintah daerah perlu serius dalam meningkatkan akses bagi warga Jakarta agar memiliki perumahan layak, aman, dan terjangkau,” tegasnya.
