JAKARTA - Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 musisi Indonesia digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (24/4/2025).
Namun, di tengah pembacaan permohonan, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan kritik tajam atas argumentasi para pemohon.
"Jangan nyanyi saja yang jelas, menjelaskan permohonan ke Mahkamah juga harus jelas," sindir Saldi Isra di ruang sidang, mengomentari permohonan yang dianggap tidak cukup kuat dan belum terstruktur secara hukum.
Baca Juga:
Para musisi, termasuk Judika, Raisa, Bunga Citra Lestari, Ruth Sahanaya, hingga Ikang Fawzi, menggugat sejumlah pasal dalam UU Hak Cipta karena dinilai menciptakan ketidakpastian hukum.
Salah satunya terkait kewajiban mendapatkan izin langsung dari pencipta lagu untuk pertunjukan, meski royalti sudah dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Baca Juga:
Hakim Saldi mengingatkan bahwa Mahkamah tidak bisa serta-merta membatalkan norma hukum hanya karena keluhan praktis.
"Yang paling kami tunggu adalah alasan mengapa norma itu dianggap bertentangan dengan konstitusi, seperti Pasal 28D ayat (1) atau Pasal 28G ayat (1). Kalau tidak jelas, bagaimana Presiden atau DPR bisa menanggapi?" ucap Saldi.
Ia juga menyinggung keterlambatan gugatan ini, mengingat UU tersebut telah berlaku sejak 2014. "Ribut-ributnya baru sekarang, padahal undang-undangnya sudah lama. Kalau mau ajukan ke sini, harus disusun lebih jelas," tambahnya.
Gugatan para musisi menyoroti masih adanya keharusan meminta izin dari pencipta lagu meskipun royalti telah dibayar secara resmi. Hal ini dinilai membatasi ruang pertunjukan dan membingungkan pelaku industri musik.
Meski penuh semangat, para musisi diingatkan bahwa kekuatan moral dan popularitas saja tidak cukup untuk memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Argumentasi hukum yang solid dan tepat sasaran tetap menjadi kunci utama.*
(tb/j006)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
