Komisi XII DPR Tanggapi Kebijakan Menteri ESDM Terkait Pendistribusian LPG 3 Kg
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
Pemerintahan"Aku urus cerai aku. Kliennya maunya di bulan itu. Terus aku bilang, 'nggak bisa, Pak, itu aku lagi ngurus cerai'," ungkapnya.
Ketika proses perceraian telah selesai, Ricis mencoba menghubungi kembali kliennya untuk menawarkan penjadwalan ulang. Namun sayangnya, kesempatan itu sudah berlalu karena pihak klien telah memilih artis lain untuk proyek tersebut.
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
PemerintahanBOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan KriminalJAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
PemerintahanMEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Walikota Medan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani terhadap p
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicaranya, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan kesiapan untuk hadir dalam sid
Hukum dan KriminalJAKARTA Kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur kembali menarik perhatian publik. Dalam sidang yang
Hukum dan KriminalJAKARTA Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk reka
EntertainmentJAKARTA Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025 resmi dibatalkan. Meski pendaftaran telah dib
PendidikanJAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya para ulama masa kini untuk tidak hanya menguasai ilmuilmu sumber Is
NasionalLabuhanbatu Pernyataan Endar Muda Siregar, terdakwa kasus narkotika yang mengaku menyetor uang Rp 160 juta setiap bulan kepada oknum pol
Hukum dan Kriminal