SIANTAR – Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mengingatkan pemerintah pusat bahwa rehabilitasi Pasar Horas bukan sekadar wacana. Ia menegaskan bahwa mengembalikan fungsi Gedung IV Pasar Horas merupakan kewajiban pemerintah yang harus segera diselesaikan. Ratama menyebut efisiensi anggaran tidak seharusnya diberlakukan pada infrastruktur yang sifatnya mendesak bagi kepentingan publik dan ekonomi kerakyatan.
Pasar Horas, sebagai salah satu sentra ekonomi masyarakat, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan. “Bukan cuma infrastruktur, tetapi di sana ada dorongan pertumbuhan ekonomi, ekonomi kerakyatan yang puncaknya adalah pengentasan kemiskinan,” ujarnya, Minggu (26/1/2025).
Ratama juga mengutip Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, Diktum Keempat dari Inpres tersebut tidak mengisyaratkan efisiensi untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten/kota. “Malah pada Diktum Keempat angka (5), disebutkan bahwa bupati/wali kota harus memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik,” tambahnya.
Baca Juga:
Ratama menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Horas merupakan bagian dari pelayanan publik. Sebagai pusat perbelanjaan publik, pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memenuhi standar. Hal ini juga relevan karena Pasar Horas berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematang Siantar.
“Potensi ini tak boleh dianggap sepele, bahkan seharusnya dijadikan prioritas,” tegasnya. Ia juga mendorong DPRD Kota Pematang Siantar untuk mendukung rehabilitasi Gedung IV Pasar Horas melalui Tim Badan Anggaran (Banggar). DPRD, sebagai representasi rakyat, diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Wali Kota agar mencadangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan hibah untuk mendukung proyek tersebut.
Baca Juga:
Ratama menambahkan bahwa Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/6629.A/SJ tidak bersifat mengikat dan final dalam hierarki hukum, sehingga pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan. “DPRD selaku politikus yang memiliki peluang untuk berkomunikasi dengan parpol Koalisi Merah Putih, harusnya menunjukkan potensinya dan mengambil langkah nyata,” tutupnya.(trbn)
(christie)
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, pada Senin (
Pemerintahan
PEMATANGSIANTAR Polres Pematangsiantar menggelar Kegiatan Rutin Ditingkatkan (KRYD) di sekitar Pasar Horas, khususnya di Gedung IV, Jalan
TNI & POLRI
GUNUNGKIDUL Para nelayan di Pantai Drini, Gunungkidul, mendapat pujian atas keberanian dan respons cepat mereka dalam menyelamatkan nyawa
Peristiwa
BANYUWANGI Sebuah pesawat Cessna 172s Skyhawk milik Akademi Penerbangan Indonesia (API) jatuh di Pantai Gumuk Kantong, Muncar, Banyuwang
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan setuju dengan usulan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Nasional
JAKARTA Reynhard Sinaga, terpidana kasus kekerasan seksual yang saat ini tengah menjalani hukuman di Inggris, akan segera dipulangkan ke I
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Pengadilan Negeri Surabaya dijadwalkan akan menggelar sidang perdana terhadap Ivan Sugiamto, tersangka kasus perundungan terhadap
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Sebuah aksi kejahatan yang melibatkan wanita berinisial NL (29) warga Sukabumi, Bandar Lampung, viral di media sosial. Wani
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan aksi pencopetan oleh seorang emakemak di swalayan Irian, Jalan Setiabudi, Kota Medan, viral di med
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Seorang warga negara Kanada, Christoper Boyd Young (43), ditangkap oleh polisi setelah tertangkap basah mencuri kalung liontin di
Hukum dan Kriminal