"KUR itu sulit diakses karena butuh jaminan. Sementara, calon PMI justru membutuhkan dana untuk pelatihan sejak awal pendaftaran, bukan setelah mendapatkan kontrak kerja," jelas Abdul.
Baca Juga:
Selain itu, Karding juga mengungkapkan bahwa kendala lainnya adalah absennya agen pengumpul di beberapa negara tujuan yang memperburuk sistem pelatihan dan penempatan PMI. Untuk itu, Karding berharap dukungan anggaran yang lebih besar dapat mengatasi berbagai hambatan tersebut.
Baca Juga:
Dengan alokasi dana Rp 45 triliun, diharapkan calon PMI dapat memperoleh fasilitas pelatihan yang lebih baik serta pendampingan selama proses penempatan kerja di luar negeri.
"Seperti yang saya katakan sebelumnya, Kementerian P2MI tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari DPR untuk mewujudkan program ini," tegas Abdul Karding.
JAKARTA Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan Febr
Ekonomi
BITVONLINE.COM Pertanyaan tentang apakah wanita yang sedang haid boleh melakukan ziarah kubur dan membaca AlFatihah sering kali muncul di
Serba Serbi Kehidupan
BITVONLINE.COM Bulan Ramadan adalah momen yang sangat dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Selain sebagai waktu untuk berpuasa, bulan
Agama dan Budaya
BITVONLINE.COM Bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. S
Agama dan Budaya
JAKARTA Berdasarkan informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), prakiraan cuaca untuk Jakarta hari ini, Se
Nasional
SUMUT Hari ini, wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, diperkirakan akan mengalami cuaca yang bervariasi dengan dominasi hujan ringan
Nasional
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional