JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan komitmen kuat dalam menegakkan integritas sistem keuangan, terutama dalam upaya menyehatkan industri perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menjadi landasan bagi langkah-langkah OJK.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menegaskan bahwa OJK terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi terhadap BPR. Meskipun jumlah BPR mengalami penurunan sebanyak 33 unit sepanjang tahun 2023, hal ini sebagian besar disebabkan oleh penggabungan atau peleburan dengan BPR lain dalam rangka penguatan permodalan.
Dalam konteks pengurangan jumlah BPR, Dian menjelaskan bahwa secara keseluruhan jumlah kantor tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebagian besar kantor cabang BPR yang mengalami penggabungan atau peleburan menjadi bagian dari entitas yang lebih besar. OJK juga menegaskan komitmennya dalam melakukan pemidanaan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik penipuan (fraud) dan pelanggaran mendasar lainnya, dengan mengandalkan aparat penegak hukum.
Baca Juga:
“Langkah tersebut kami lakukan untuk menegakkan integritas perbankan dengan membersihkan parasit dari sistem perbankan. Sehingga kepercayaan masyarakat terjaga dan tidak mengganggu reputasi BPR lain yang selama ini berkinerja baik dan telah berkontribusi pada perekonomian, terutama dalam menggerakkan UMKM di daerah,” kata Dian.
OJK menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan BPR ke depan, dengan harapan BPR yang beroperasi adalah yang sehat, kuat, dan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik serta tetap mengedepankan aspek perlindungan nasabah.
Baca Juga:
Terkait dengan UU P2SK yang memberikan batas waktu satu tahun bagi OJK untuk menyelesaikan penyehatan bank termasuk BPR, Dian menyampaikan bahwa jika batas waktu tersebut dilampaui, BPR yang tidak sehat harus diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan mandat UU P2SK.
“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan dananya karena dijamin oleh LPS, dan penyelesaian pembayaran oleh LPS selama ini telah berjalan cepat dan efektif,” tambahnya.
OJK berharap dengan upaya penyerahan sisa-sisa BPR bermasalah mendasar kepada LPS untuk dilakukan resolusi pada tahun 2024, industri BPR akan memasuki era baru yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional melalui ekspansi kredit kepada UMKM.
(FZ/011)
BOGOR Kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan di gerbang Tol Ciawi, Bogor, pada Rabu (5/2/2025) mengakibatkan delapan orang tewa
Peristiwa
LEBAK Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di pengecer Kabupaten Lebak, Banten, masih terjadi hingga hari ini. Salah satu penyebabnya adalah pa
Ekonomi
bitvonline.com Isu poligami yang melibatkan Ustazah Oki Setiana Dewi dan suaminya, Ory Vitrio, menjadi perbincangan hangat di media sosial
Entertainment
JAKARTA Konflik antara penyanyi terkenal Agnez Mo dan produser musik Ari Bias akhirnya mencapai titik terang setelah Pengadilan Niaga Jakar
Entertainment
MEDAN Seorang warga Kabupaten Batubara pelanggan internet ICONNET, akan menuntut kompensasi kepada PT Indonesia Comnet Plus (ICON), per
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ratna Sarumpaet, ibu dari Atiqah Hasiholan, mengungkapkan bahwa ia tidak merasa kecewa atau menyalahkan cucunya, Husin Kamal, ya
Berita
JAKARTA Penasihat Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Patra M Zein, menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus s
Politik
JAKARTA Kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menyoroti bocornya
Politik
BATUBARA Seorang warga Batubara mengeluhkan layanan internet ICONNET yang sering mengalami ganguan jaringan. Gangguan internet tersebut
Peristiwa
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu
Kesehatan dan Olahraga